KOMALAWATI, RESTI (2023) PROSEDUR DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (THESIS)
RESTI KOMALAWATI_7773200024_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_02.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_03.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_04.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_05.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
RESTI KOMALAWATI_7773200024_PERNYATAAN PERSETUJUAN PERBAIKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Indonesia is a country based on law as Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, confirms that Indonesia is a country of laws. If there is and is found to be an irregularity in the position in the filling of positions in Lebak Regency, then it is certain that the act is an act or action that deviates legally against the constitution. The formulation of the problem from this research is what are the procedures and mechanisms for filling the position of [Primary Higher leadership in the Regional Government within the jurisdiction of the Banten Provincial Government based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and How are the actions and legal consequences taken by regional heads in filling The position of the Pratama High Leader in the Regional Government within the jurisdiction of the Banten Provincial Government is based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. The research objective of this thesis is to analyze, know and understand, the procedures and mechanisms for filling high leadership positions in the local government within the jurisdiction of the Banten Provincial Government based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and to analyze, know, understand, the actions and the legal consequences taken by the regional head in filling the Primary High Leadership Position in the local government within the jurisdiction of the Government of Banten Province based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. The research method in writing this thesis is analytical descriptive with a normative juridical approach. The role of regional heads greatly influences the final results of open selection winners, regents/mayors as heads of government in regions/cities. In the case of filling positions due to legal consequences carried out by the Regent in determining whether or not a candidate for High Leadership Official is valid or not, if there is an element of coercion in determining the candidate who has been selected, the decision will be invalidated and the case can be brought to the State Administrative Court. The object of the State Administrative dispute is the State Administrative Decision in accordance with Article 1 point 3 and Article 3 of Law no. 5 of 1986 Law no. 9 of 2004. In terms of including the revocation of the Decree of the Regent. Keywords: Position Filling, Primary High Leadership Position. State Civil Apparatus
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Jika terdapat dan ditemukan adanya penyimpangan jabatan dalam pengisian jabatan di Kabupaten Lebak maka dipastikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan atau tindakan yang menyimpang secara hukum bertentangan dengan konstitusi. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan mekanisme pengisian jabatan [impinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah dalam wilayah hukum Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana perbuatan dan akibat hukum yang diambil oleh kepala daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah dalam wilayah hukum Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan memahami, prosedur dan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah daerah dalam wilayah hukum Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk menganalisis, mengetahui, memahami, perbuatan dan akibat hukum yang diambil oleh kepala daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah dalam wilayah hukum Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Peran kepala daerah sangat mempengaruhi pada hasil akhir pemenang seleksi terbuka, bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan di daerah/kota. Dalam hal pengisian jabatan akibat hukum yang dilakukan oleh Bupati dalam menetapkan sah atau tidak calon Pejabat Pimpinan Tinggi jika ada unsur di paksakan dalam menentukan calon yang sudah dipilih maka keputusan tersebut digugurkan dan kasus tersebut bisa di angkat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Dalam hal termasuk pencabutan Surat Keputusan Bupati. Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Aparatur Sipil Negara. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Aparatur Sipil Negara. Keywords: Position Filling, Primary High Leadership Position. State Civil Apparatus | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Resti Komalawati | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2023 11:51 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2023 11:51 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30488 |
Actions (login required)
 |
View Item |