Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

RATIO DECIDENDI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)

MAGDALENA GULTOM, DEISI (2023) RATIO DECIDENDI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (587kB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (515kB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (551kB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_BAB 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (212kB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
DEISI MAGDALENA GULTOM_7773210044_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (449kB)

Abstract

Although there are many incidents of online prostitution, most judges determine cases by wearing them Article in KUHP, Law Number 11 of 2008 along with Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions should allow the judge to make a decision on the case Because the crime is committed online, provisions of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions may apply to Commercial Sex Workers, users of prostitution services, and pimps as well. There are warning signs of an issue, specifically the first What is the Ratio Decidendi for perpetrators of online prostitution crimes in Decision Number: 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr and What constitutes criminal conduct in accordance with Law Number 11 of 2008 and second Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions with Regard to Online Prostitution. This research is a normative juridical research, so the approach used is a case study research approach. The information gleaned from analyzing qualitative data. The findings of this investigation suggest that judge Ratio Decidendi against perpetrators of online prostitution crimes in the Decision number : 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr mentioned above the judge considers the decision of the Article of the Criminal Code which researchers claim the judge should be able to decide on the case based on the law -Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions because the perp and According to Law Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions, those who engage in internet prostitution are subject to criminal prosecution. In Indonesia, these rules and regulations include: The provisions of Laws Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, specifically Article 27 paragraph (1) and Article 45, can be applied to those who engage in online prostitution because they have accepted the means used, namely electronic media, and the act is impermissible.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNOOR FAJAR AL ARIF, MOHAMAD198207312006041003
Thesis advisorHERLI S, DADANG88 9 9333420
Additional Information: Kasus Prostitusi online banyak merebak, akan tetapi kebanyakan hakim dalam memutus perkara dengan mengenakan Pasal dalam KUHP, seharusnya hakim dapat memutus kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pelaku melakukan tindak pidana tersebut melalui online berarti bukan hanya mucikarinya saja akan tetapi Pekerja Seks Komersial dan pemakai jasa prostitusi dapat dikenakan dengan unsur Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya indikasi masalah yaitu pertama Bagaimana Ratio Decidendi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi secara online dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan kedua Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi secara online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh di analisis secara data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ratio Decidendi hakim terhadap pelaku tindak pidana prostitusi secara online dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tersebut diatas hakim mempertimbangkan dengan putusan Pasal KUHP yang seharusnya menurut peneliti hakim dapat memutus kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pelaku melakukan tindak pidana tersebut melalui online berarti bukan hanya mucikarinya saja akan tetapi pelaku laki-laki maupun perempuan dapat dikenakan dengan unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi secara online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku prostitusi online sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia, yaitu : Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 dalam ketentuan pasal ini dapat dikenakan pada pelaku prostitusi online karena telah mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik dan perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.
Uncontrolled Keywords: Ratio Decidendi, Online Prostitution Ratio Decidendi, Prostitusi Online
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
08-Pascasarjana
Depositing User: Ms DEISI MAGDALENA GULTOM DEISI
Date Deposited: 25 Oct 2023 13:50
Last Modified: 25 Oct 2023 13:50
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30419

Actions (login required)

View Item View Item