FADILAH, EVA (2023) TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Eva Fadilah_1111190071_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_02.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_03.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_04.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_05.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Eva Fadilah_1111190071_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Divorce cases are cases whose authority is owned by the Court, both the District Court and the Religious Court. If the divorce is carried out outside these institutions, the decision is considered invalid and has no legal certainty. The identification of problems in this research are: 1) What are the causes of divorce outside the Religious Court that occur in the community in Cangkudu Village, Balaraja Subdistrict, Tangerang Regency? 2) How is divorce outside the Religious Court and its implications for child maintenance rights (hadhanah) related to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law in the community in Cangkudu Village, Balaraja Subdistrict, Tangerang Regency? The theories used in this research are the theory of legal responsibility and the theory of legal consequences. The research methods used are normative juridical and empirical juridical methods. In this case, data and information are sourced from books, journals, laws and regulations, the internet, the opinions of experts, and the results of interviews with four people who conducted divorces outside the Religious Court as well as to the Balaraja District Religious Affairs Office and the Tigaraksa Religious Court. To analyze the data is done normatively qualitative. Divorce outside the Religious Court occurs due to community ignorance, economic factors, the distance of the Religious Court, the perceived difficulty and complexity of the trial process in the Religious Court and the assumption that divorce is a disgrace. Divorce outside the Religious Court does not have legal certainty because it is considered invalid according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, so the consequences of divorce are also considered non-existent so that the hadhanah claim cannot be processed by the Religious Court. As a result, there are children whose maintenance rights are neglected because they are not fulfilled by their fathers after divorce because there is no Religious Court decision governing this matter. The government should routinely provide socialization and education to the public so that they are more aware of the negative effects of divorce outside the Religious Court and there is a need for law enforcement, especially in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law so that the provisions regarding divorce are given more attention.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika perceraian dilakukan di luar lembaga tersebut, maka keputusannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang? 2) Bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama dan implikasinya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tanggung jawab hukum dan teori akibat hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, pendapat para ahli, dan hasil wawancara dengan empat masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama serta kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja dan Pengadilan Agama Tigaraksa. Untuk menganalisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Perceraian di luar Pengadilan Agama terjadi karena faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor ekonomi, jarak Pengadilan Agama yang jauh, anggapan sulit dan rumitnya proses persidangan di Pengadilan Agama serta anggapan bahwa perceraian itu merupakan aib. Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak memiliki kepastian hukum karena dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka konsekuensi dari perceraian itu juga dianggap tidak ada sehingga tuntutan hadhanahnya pun tidak bisa di proses oleh Pengadilan Agama. Akibatnya, terdapat anak-anak yang terlantar hak-hak pemeliharaannya karena tidak dipenuhi oleh ayahnya pasca perceraian karena tidak adanya putusan Pengadilan Agama yang mengatur hal tersebut. Pemerintah hendaknya rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui dampak negatif dari perceraian di luar Pengadilan Agama dan perlu adanya penegakkan hukum khususnya pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar ketentuan mengenai perceraian lebih diperhatikan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Divorce, Religious Court, Child Maintenance Rights Perceraian, Pengadilan Agama, Hak Pemeliharaan Anak. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs EVA FADILAH | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2023 15:10 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Oct 2023 15:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30346 |
Actions (login required)
 |
View Item |