APRIANI, WULAN (2023) HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MEMPEROLEH JAMINAN PENSIUN DI PT. TASPEN SERANG SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
WULAN APRIANI_111118006_Fulltex.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_02.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_03.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_04.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_05.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB) |
|
Text
WULAN APRIANI_111118006_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The rights of civil servants are an authority, power and interest given and protected by law, both personal and public that are appropriate and deserved in order to carry out their duties and responsibilities properly. Based on Article 91 paragraph (1) of Law Number 5 of 2014 concerning civil servants, civil servants who stop working are entitled to Pension Security (JP) in accordance with the provisions of laws and regulations. JP is the right of civil servants to get protection for the continuity of old age income as a reward for service as a civil servant. JP is the responsibility of the state because civil servants have carried out their obligations, namely paying part of their salaries for retirement. JP is the responsibility of the state because civil servants have carried out their obligations, namely paying part of their salaries for retirement. The identification of the problem is how to implement the rights and obligations of civil servants in obtaining pension security at PT. Taspen as a state responsibility under the State Civil Apparatus Law? Then what are the inhibiting factors in the implementation of the rights and obligations of civil servants in obtaining pension security at PT. Taspen as a state responsibility under the State Civil Apparatus Law? The theory used is the theory of government action and legal effectiveness. The research method is empirical juridical. The specification of the study is descriptive analysis. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data were obtained and analyzed descriptively by qualitative approach method. The results of the research based on its authority have implemented the social insurance program for civil servants and ENT as stipulated in Government Regulations Number 25 of 1981 and 26 of 1981. Facing the inhibiting factor of the implementation of the rights and obligations of civil servants to obtain JP, namely through new innovations for the convenience of customers using the Taspen authentication application for lim applications. In conclusion, in obtaining JP, Taspen has carried out its obligations in organizing JP programs for civil servants. In this case, Taspen needs to improve the implementation of Government Regulations Number 25 of 1981 and 26 of 1981 with the aim of improving the welfare of civil servants when entering retirement age and providing authentication services to make it easier for pensioners to get their rights.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hak PNS adalah suatu kewenangan, kekuasaan dan kepentingan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum yang patut dan layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang berhenti bekerja berhak memperoleh Jaminan Pensiun (JP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JP merupakan hak PNS untuk mendapatkan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai penghargaan atas pengabdian sebagai PNS. JP menjadi tanggung jawab negara karena PNS telah melakukan kewajibannya yaitu membayarkan sebagian gaji nya untuk masa pensiun. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana implementasi hak dan kewajiban PNS dalam memperoleh jaminan pensiun di PT. Taspen sebagai tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Aparatut Sipil Negara? Kemudian apa faktor penghambat pelaksanaan hak dan kewajiban PNS dalam memperoleh jaminan pensiun di PT. Taspen sebagai tanggung jawab negara berdasarkan UndangUndang Aparatur Sipil Negara? Teori yang digunakan yaitu teori tindakan pemerintah dan efektivitas hukum. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan kewenangannya telah melaksanakan program asuransi sosial PNS dan THT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan 26 Tahun 1981. Menghadapi faktor pengambat pelaksanaan hak dan kewajiban PNS untuk memperoleh JP yaitu melalui inovasi baru untuk kenyamanan nasabah menggunakan aplikasi otentikasi Taspen untuk pengajuan klim. Kesimpulannya dalam memperoleh JP, Taspen telah melakukan kewajibannya dalam menyelenggarakan program JP bagi PNS. Dalam hal ini Taspen perlu meningkatkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan 26 Tahun 1981 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS pada saat memasuki usia pensiun dan memberikan pelayanan otentikasi untuk mempermudah para pensiun untuk mendapatkan haknya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Rights and obligations of civil servants, pension assurance, ASN Law Hak dan kewajiban PNS, jaminan pensiun, Undang-Undang ASN | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mrs Wulan Apriani | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2023 14:51 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Oct 2023 14:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30345 |
Actions (login required)
 |
View Item |