Sarah Nurul Azizah, Airin (2023) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PEREMAJAAN ANGKUTAN UMUM DI KOPERASI ANGKUTAN BEKASI (KOASI) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_01.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_02.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_03.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_04.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_05.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text (SKRIPSI) Airin Sarah Nurul Azizah_1111190372_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)

Abstract

Apart from bringing benefits, transportation also poses a potential threat of traffic accidents when comprehensive management and management are not carried out, the assertiveness of the government in this regard is very important. The identification of problems based on Bekasi City Regional Regulation Number 09 of 2019 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation, namely, how the authority of the transportation department to enforce the law on rejuvenating public transportation in the bekasi transportation cooperative (Koasi), and what are the obstacle factors for the bekasi city transportation department to enforce the law on rejuvenating public transportation in the bekasi transportation cooperative (Koasi). The theory used is the theory of authority and law enforcement theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to the research. Data obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of the research in carrying out government functions, a regional apparatus must have legal authority, namely mandate authority, obtained indirectly from legislation. This is confirmed in Article 13 Paragraph (4) of Bekasi Mayor Regulation Number 20 of 2019 letter o states: "The Transport Section has a job description, one of which is to prepare materials and carry out the provision of recommendations and / or technical considerations for transportation on inter-city routes serving the origin / destination of Bekasi City which are new and rejuvenating." Regarding law enforcement of public transportation rejuvenation, the Bekasi City Transportation Agency has the authority to carry out tasks related to the transportation sector in the Bekasi City Region. The Implementation of Authority and Law Enforcement for rejuvenation of city transportation refers to Bekasi City Regional Regulation Number 09 of 2019. There are 5 inhibiting factors which researchers conclude refer more to the mandate authority such as: (1) Obstacles in the Transportation Office; (2) Bekasi Transport Cooperative; (3) Transport Owners; (4) Limited Facilities and Infrastructure Supporting Testing; (5) Lack of coordination of the Bekasi City Transportation Office to public transport companies.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Ikomatussuniah, Ikomatussuniah 198002242014042001 Thesis advisor Lanang, Ahmad 198610052015041002
Additional Information:	Transportasi selain membawa manfaat juga memberikan potensi ancaman kecelakaan lalu lintas manakala tidak dilakukan pengelolaan dan manajemen yang menyeluruh, ketegasan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting. Adapun identifikasi masalah yang di dasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, bagaimana kewenangan dinas perhubungan terhadap penegakan hukum peremajaan angkutan umum di koperasi angkutan bekasi (Koasi), dan apa faktor hambatan dinas perhubungan kota bekasi melakukan penegakan hukum peremajaan angkutan umum di koperasi angkutan bekasi (Koasi). Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, suatu perangkat daerah pastinya memiliki kewenangan secara hukum, yaitu kewenangan mandat, diperoleh salah satunya dari peraturan perundang-undangan secara tidak langsung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 huruf o menyebutkan: “Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai uraian tugas salah satunya menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis terhadap angkutan dalam trayek antar kota yang melayani asal/tujuan Kota Bekasi yang bersifat baru dan peremajaan.” Terkait penegakan hukum peremajaan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang perhubungan di Daerah Kota Bekasi. Pelaksanaan Kewenangan dan Penegakan Hukum peremajaan angkutan kota mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019. Terdapat 5 faktor penghambat yang peneliti simpulkan lebih banyak mengacu kepada kewenangan mandat seperti: (1) Hambatan pada Dinas Perhubungan; (2) Koperasi Angkutan Bekasi; (3) Pemilik Angkutan; (4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengujian; (5) Kurangnya koordinasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi kepada perusahaan angkutan umum.
Uncontrolled Keywords:	Authority, Law Enforcement, Public Transport Rejuvenation Kewenangan, Penegakan Hukum, Peremajaan Angkutan Umum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum
Depositing User:	Ms Airin Sarah Nurul Azizah
Date Deposited:	10 Oct 2023 15:13
Last Modified:	10 Oct 2023 15:13
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30235

Actions (login required)

View Item