Azra Fahira, Amelia (2023) KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_02.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_03.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_04.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_05.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text Amelia Azra Fahira_1111190310_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)

Abstract

Management of regional property is something that must be implemented properly in order to provide an overview of regional wealth, and can be used as a basis for preparing financial reports. The regional property management cycle begins with Regional Property Planning which forms the basis for Needs Planning, budgeting, and procurement of Regional Property; The use of Regional Property must be assigned the status of its use to the Property User; Administration of Regional Property includes bookkeeping, inventory and reporting activities; The use and transfer of Regional Property is carried out on Regional Property in the form of land and/or buildings that are not used in the administration of government and are not being utilized must be handed over to the Property Manager; Elimination of Regional Property. This study aims to analyze the Management of Regional Property in the Government of Banten Province. The research method uses Juridical Empirical and Banten Provincial Government as research objects. Data obtained through in-depth interview techniques, and observation. Key informants were determined purposively to obtain precise and accurate information. The criterion for informants is the Head of BPKAD. Transcript data described from the results of the interviews were analyzed by analytical methods and then conceptualized scientific statements were carried out. The analysis is carried out by analyzing all data and information from each cycle of regional property management from use, utilization, security and maintenance, destruction, elimination, supervision and guidance. The results of this study, the management of regional property in the form of fixed assets at the Banten Provincial Government as a whole has tried to comply with applicable regulations. Interpretation results are concluded in narrative text. The results of the study show that there are several obstacles in the management of regional property in the Provincial Government of Banten. There are 4 inhibiting factors: (1) security and maintenance, (2) assessment, (3) deletion, (4) compliance

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Jazuli, H. E. Rakhmat 1961042620001001 Thesis advisor Lanang Citrawan, Ahmad 198610052015041002
Additional Information:	Pengelolaan barang milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah diawali dengan Perencanaan Barang Milik Daerah yang menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Daerah; Penggunaan Barang Milik Daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang; Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan; Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang; Penghapusan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris dan Pemerintah Provinsi Banten sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, dan pengamatan. Informan kunci ditentukan secara purposif untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Kriteria informan adalah Kepala BPKAD. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis dengan metode analisis kemudian dilakukan konseptualisasi pernyataan ilmiah. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis semua data dan informasi dari setiap siklus pengelolaan barang milik daerah dari penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pembinaan. Hasil dari penelitian ini, pengelolaan barang milik daerah berupa aset tetap pada Pemerintah Provinsi Banten secara keseluruhan telah berusaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hasil interpretasi disimpulkan dalam teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Banten. Ada 4 faktor penghambat: (1) pengamanan dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan.
Uncontrolled Keywords:	BPKAD, Management of Regional Assets, Utilization BPKAD, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	amelia azra fahira
Date Deposited:	10 Oct 2023 14:21
Last Modified:	10 Oct 2023 14:21
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30229

Actions (login required)

View Item