Atikah, Siti (2023) KEWENANGAN OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sulan Ageng Tirtayasa.

	Text Siti Atikah_1111190056_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Siti Atikah_1111190056_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Siti Atikah_1111190056_02.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text Siti Atikah_1111190056_03.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text Siti Atikah_1111190056_04.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text Siti Atikah_1111190056_05.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text Siti Atikah_1111190056_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text Siti Atikah_1111190056_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

One of the problems in public services is the abuse of authority by public service providers, especially in Banten Province, this is based on the number of reports in 2022 totaling 527 reports from various public service agencies. So the Banten Province Representative Ombudsman is present as a state institution having the authority to oversee the implementation of public services carried out by state administrators or the government including BUMN, BUMD and private legal entities or individuals whose sources of funds are from the APBN and APBD in the region. Identification of the problem in this study, namely how is the authority of the Ombudsman Representative of Banten Province in resolving public service disputes based on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia? And what are the supporting and inhibiting factors of the Banten Province Representative Ombudsman in resolving public service disputes? The theory used is the theory of authority and the theory of public service. This study uses empirical juridical research methods. The specification of the research used is descriptive analytical research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are using field research techniques and library research. The results of this study are that the Ombudsman exercises his authority in resolving public service disputes in accordance with his authority contained in Article 8 of Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, namely through mediation and conciliation. The conclusion in this study is that the Banten Province Representative Ombudsman has completed 100 reports which have been completed in the final stages by mediation and conciliation. the inhibiting factor is the lack of human resources and budgetary funds and the driving factor is the existence of laws that regulate it. The suggestion from this study is that the Ombudsman Representative of Banten Province can conduct socialization either to the public or to public institutions that carry out public services. Keywords: Public Service, authority, and Ombudsman.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Nurikah, Nurikah 197612112001122001 UNSPECIFIED Citrawan, Ahmad Lanang 198610052015841002
Additional Information:	Salah satu permasalahan pelayanan publik adalah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pelayanan publik terutama di Provinsi Banten, hal ini berdasarkan pada jumlah laporan pada tahun 2022 berjumlah 527 laporan dari berbagai lembaga pelayanan publik. Maka Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten hadir sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan badan hukum swasta atau perseorangan yang sumber dananya dari APBN dan APBD yang berada di daerah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia? Serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik? Teori yang digunakan ialah teori kewenangan dan teori pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah Ombudsman menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik ini sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu melalui mediasi dan konsiliasi, permasalahan yang sudah diselesaikan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten berjumlah 100 laporan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten telah melenyelesaikan 100 laporan yang sudah selesai pada tahap akhir dengan mediasi dan konsiliasi. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dana dan faktor pendorongnya adalah adanya Undang-Undang yang mengaturnya. Saran dari penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten ini dapat melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat ataupun lembaga publik yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kewenangan dan Ombudsman
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Public Service, authority, and Ombudsman. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kewenangan dan Ombudsman
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Siti Atikah
Date Deposited:	25 Sep 2023 15:17
Last Modified:	25 Sep 2023 15:17
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29922

Actions (login required)

View Item