Diaz Fachri Ramadhan, Mochamad (2023) FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI DITINJAU MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_01.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_02.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_03.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_04.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_05.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. DIAZ FACHRI RAMADHAN_1111160416_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
Abstract
According to data from the 2008 IDHS (Indonesian Nursing Diagnosis Standards), the national average mortality rate due to abortion was recorded at 30 percent. Abortions were performed by 78 percent of urban women and 40 percent of women in rural areas. Women who have abortions in large urban areas in Indonesia are generally teenagers from 15 to 19 years old. In general, abortions are carried out due to unwanted pregnancies. The case problem that the researcher wants to examine, in this case, is the abortion case in the jurisdiction of the Pandeglang Resort Police. So that the researchers identified the problems, namely first, how are the factors that cause perpetrators to have abortions reviewed according to the theory of juvenile delinquency? Second, how is law enforcement in handling abortion cases Number: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang is reviewed according to the juvenile justice system? In this study, researchers used two theories as analytical tools. The first theory is the theory of juvenile delinquency and the theory of law enforcement. Furthermore, in this study, researchers used normative juridical legal research using secondary data as research data on concepts and main cases and using a statutory approach. The results of this study are that law enforcement in handling abortion cases is a mistake where the perpetrators who are children are not detained based on the police report (LP) number: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang because the police reasoned that the perpetrators were still in the category of children. The conclusion of this study is that the conditions for detaining children are regulated in Article 32 paragraphs (2) and (3) of the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012, this makes the child in this case fulfill the conditions for detention, regarding the detention of children. can only be carried out on condition that the child is 14 (fourteen) years of age or more and is suspected of having committed a crime punishable by imprisonment of 7 (seven) years or more. The suggestion from this research is that in this case the detention of children should be carried out because they have fulfilled the requirements as stipulated in Article 32 paragraphs (2) and (3) of the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Menurut data SDKI (Standart Diagnosis Keperawatan Indonesia) 2008, rata-rata nasional angka kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di pedesaan sebesar 40%. Perempuan yang melakukan aborsi di daerah perkotaan besar di Indonesia umumnya berusia remaja dari 15 tahun hingga 19 tahun. Umumnya, aborsi tersebut dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan permasalahan kasus yang ingin peneliti kaji dalam hal ini mengenai kasus aborsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pandeglang. Sehingga peneliti mengindentifikasi permasalahan yaitu pertama, Bagaimana faktor-faktor penyebab pelaku melakukan aborsi ditinjau menurut teori juvenile deliquency? Kedua, Bagaimana penegakan hukum dalam penanganan kasus aborsi Nomor: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang ditinjau menurut sistem peradilan pidana anak? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis adapun teori tersebut yang pertama teori juvenile delinquency dan teori penegakan hukum. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data penelitian konsep dan kasus utama serta menggunakan pendekataan undang – undang (statue approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam penanganan kasus aborsi terdapat kekeliruan dimana justru pelaku yang merupakan anak tidak dilakukan penahanan berdasarkan laporan kepolisian (LP) nomor: LP/261/XII/2019/Banten/Res. Pandeglang dikarenakan polisi beralasan pelaku masih dalam kategori anak-anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah syarat penahanan terhadap anak diatur dalam pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 hal ini membuat seharusnya anak di dalam kasus ini memenuhi syarat harus dilakukan penahanan, mengenai penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Saran dari penelitian ini adalah pada kasus ini penahanan terhadap anak seharusnya dilakukan dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Child Crime, Abortion, Judge's Decision Tindak Pidana Anak, Aborsi, Putusan Hakim | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MR Mochamad Diaz Fachri Ramadhan | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Sep 2023 14:50 | |||||||||
| Last Modified: | 22 Sep 2023 14:50 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29841 |
Actions (login required)
 |
View Item |