Fathuddin, Farhan (2023) KEWENANGAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI BANTEN TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) SEBAGAI CIVIL SOCIETY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_01.pdf Restricted to Registered users only Download (858kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_02.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_03.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_04.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_05.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Farhan Fathuddin_1111190222_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Supervision of community organizations (Ormas) by the Integrated Team for supervision of social organizations is a form of implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations, with the large number of Mass Organizations in Banten Province and their various backgrounds currently requiring optimal control. and maximum. Regarding the identification of the problem, what is the authority of the Integrated Team for Supervision of Community Organizations in Banten Province regarding the supervision of mass organizations as civil society based on Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations? and, How are efforts to optimize supervision of community organizations (Ormas) by the Integrated Team for Supervision of Mass Organizations in Banten Province? The theories used in this research are authority theory and supervision theory. The method used in this research is empirical juridical with data analysis using a qualitative approach using primary data in the form of interviews with members who are members of the Integrated Team for Supervision of Mass Organizations in Banten Province and secondary data. The research results obtained are that the authority of the Integrated Team to supervise Mass Organizations is based on Article 45 Paragraph (1) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2016 concerning the Implementation of Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, namely in the form of supervision carried out at the level of government, the level of government in question namely carried out by National. The implementation of supervision is no longer ongoing due to instructions from the Ministry of Home Affairs, apart from that, there is disharmonization of authority between the institutions that are members of the integrated team, which has resulted in the implementation of supervision being carried out in accordance with the main tasks and functions of each institution. Efforts to optimize supervision by the Integrated Team include carrying out preventive supervision activities. The conclusion is that the supervision activities of the Integrated Team for Supervision of Mass Organizations in Banten Province are no longer running due to instructions from the Ministry of Home Affairs and the disharmonization of authority between the institutions that are members of the Integrated Team. Suggestion, there must be concrete rules regarding monitoring mechanisms so that synergy can be formed between these joint institutions
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pengawasan organisasi masyarakat (Ormas) oleh Tim Terpadu pengawasan oganisasi kemasyarakatan merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan banyaknya jumlah Ormas di Provinsi Banten dan berbagai macam latar belakangnya yang cukup banyak saat ini membutuhkan kendali yang optimal dan maksimal. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana kewenangan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten terhadap pengawasan Ormas sebagai civil society berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan? dan, Bagaimana upaya optimalisasi pengawasan organisasi masyarakat (Ormas) oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada anggota yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Banten dan data sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah Kewenangan Tim Terpadu pengawasan Ormas berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu berupa pengawasan yang dilakukan dengan jenjang pemerintahan, jenjang pemerintahan yang dimaksud yaitu dilakukan oleh Tim Terpadu Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengawasannya sudah tidak berjalan lagi karena adanya intruksi Kementerian Dalam Negeri selain itu adanya disharmonisasi kewenangan antara lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim terpadu yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing lembaga. Upaya Optimalisasi pengawasan oleh Tim Terpadu yaitu dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat pengawasan preventif. Kesimpulannya yaitu, kegiatan pelaksanaan pengawasan Tim Terpadu pengawasan Ormas di Provinsi Banten sudah tidak berjalan lagi di karenakan adanya intruksi dari Kementerian Dalam Negeri serta adanya disharmonisasi kewenangan antara lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim terpadu. Saran, harus ada aturan yang konkrit terkait mekanisme pengawasan agar terbentuknya Sinergi antara lembaga gabungan ini. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci:, Organisasi Masyarakat , Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Optimalisasi Pengawasan. Keywords: Authority of the Integrated Community Organization Oversight Team, Oversight of Community Organizations, Community Organization. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Mr Farhan Fathuddin | |||||||||
Date Deposited: | 21 Sep 2023 16:49 | |||||||||
Last Modified: | 21 Sep 2023 16:49 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29824 |
Actions (login required)
View Item |