Ommar Dafi, Muhammad (2023) PENGATURAN PIDANA MATI PADA MASA KINI DAN MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_02.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_03.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_04.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_05.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) |
|
Text
MUHAMMAD OMMAR DAFI_1111170353_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) |
Abstract
Until now, death penalty is still recognized as one of the main forms of punishment applicable in Indonesia based on Article 10 of the Criminal Code, however it has always been a topic of discussion from various circles. Various opinions have emerged both those who argue that the death penalty is still a necessity of law enforcement in Indonesia and those who reject the death penalty on the grounds of questioning its relevance to one of the fundamental objectives of criminal law as a method of resocialization of criminal offenders. The identification of the problem in this research is how the current death penalty arrangement is viewed from the theory of punishment and how the death penalty arrangement in the future as a contribution to national criminal law from the perspective of criminal law reform. The theories used in this research are the theory of punishment and the theory of criminal law reform. The method used in this research is normative method, the research specification used is historical approach. The result of this research is that the death penalty arrangement applied today is not in accordance with the theory of joint punishment. This is indicated by the regulation of death penalty as a series of main punishment in Article 10 paragraph (1) of the Old Criminal Code. This is contrary to the principle of modern punishment which has double justification, meaning that the government has the right to punish a criminal if it has a beneficial purpose. Therefore, the death penalty regulation in the New Criminal Code where the death penalty is no longer regulated as the main punishment but is threatened alternatively in special criminal offenses. However, the regulation on the waiting period for death penalty execution in the New Criminal Code still needs further review because the waiting period for death penalty execution of 10 years is considered too long so that it still risks causing psychological side effects for death row convicts.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Sampai saat ini pidana mati masih diakui sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 10 KUHP, meskipun demikian hal tersebut selalu menjadi bahasan dari berbagai kalangan. Berbagai pendapat bermunculan baik yang berpendapat bahwa pidana mati masih merupakan kebutuhan dari penegakan hukum di Indonesia maupun yang menolak pidana mati dengan alasan mempertanyakan relevansinya dengan salah satu tujuan mendasar dari hukum pidana sebagai metode resosialisasi pelaku tindak pidana. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu adalah Bagaimana pengaturan pidana mati pada masa kini ditinjau dari teori pemidanaan dan Bagaimana pengaturan pidana mati pada masa yang akan datang sebagai kontribusi hukum pidana nasional ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis. Hasil penelitian ini Pengaturan pidana mati yang diterapkan pada masa kini tidak sesuai dengan teori pemidanaan gabungan. Hal tersebut ditunjukkan dari diaturnya pidana mati sebagai deretan pidana pokok pada pasal 10 ayat (1) KUHP Lama. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemidanaan modern yang memiliki pembenaran ganda, artinya pemerintah berhak menghukum seorang pelaku tindak pidana apabila hal tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Maka dari itu pengaturan pidana mati pada KUHP Baru dimana pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok melainkan diancamkan secara alternatif pada tindak pidana khusus. Meskipun demikian pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati pada KUHP Baru juga masih perlu peninjauan lebih jauh lagi dikarenakan masa tunggu eksekusi pidana mati selama 10 tahun dirasa terlalu lama sehingga masih beresiko menimbulkan efek samping psikologis bagi terpidana mati. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Law Reform, Capital Punishment, New Criminal Code. Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Mati, KUHP Baru . | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Muhammad Ommar Dafi | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2023 14:28 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Oct 2023 14:28 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29789 |
Actions (login required)
 |
View Item |