OKTA MARISSA, THYRSA (2023) PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI LINTAS NEGARA DITINJAU DARI KONVENSI 1951 (STUDI KASUS PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_01.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_02.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_03.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_04.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_05.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Thyrsa Okta Marissa_1111170119_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) |
Abstract
The Rohingya ethnic group is a Muslim ethnic group who lives and resides in Myanmar. They are vulnerable to the absence of citizenship status, discrimination, unfair treatment, ostracism and even persecution because the Myanmar government does not consider the Rohingya ethnicity as residents of its country and commits acts of discrimination that threaten the safety of these ethnic people so that they flee from Myanmar. Based on the background of this problem, the problem being studied is what is the role of UNHCR in legal protection for cross-border refugees based on the 1951 Convention? And as well what is the responsibility of the Indonesian government in handling Rohingya refugees? Using the theory of legal protection and the principle of non-refoulement. This study uses a normative juridical research method that uses data sources from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection techniques by means of a literature study on these legal materials which include international conventions, literature collection, as well as internet access and analyzed qualitatively. UNHCR's role in carrying out its duties and mandates is in accordance with international law, because in carrying out its duties and mandates, UNHCR is very scrupulous in adhering to the highest norms of international law, namely (jus Cogens) and implementing them in accordance with the provisions written in the 1951 Convention and 1967 Protocol. Indonesia's responsibility in dealing with Rohingya refugees is carried out by helping refugees stranded in Indonesia which is carried out in accordance with the provisions of Presidential Decree No. 125 of 2016 as a regulation for handling refugees and maximized with UNHCR. It is hoped that in the future UNHCR will continue to carry out its duties in accordance with existing provisions and the Indonesian government is expected to make provisions regarding the limits of refugee behavior so that they do not act carelessly.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Etnis Rohingya merupakan etnis beragama Muslim yang hidup dan bertempat tinggal di Myanmar. Mereka rentan terhadap tidak adanya status kewarganegaraan, diskriminasi, perlakuan tidak adil, dikucilkan bahkan dianiaya dikarenakan pemerintah Myanmar tidak menganggap etnis Rohingya sebagai penduduk dari negaranya dan melakukan tindakan diskriminasi hingga mengancam keselamatan orang-orang etnis tersebut sehingga mereka melarikan diri dari Myanmar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang dikaji adalah bagaimana peranan UNHCR dalam perlindungan hukum bagi pengungsi lintas negara berdasarkan Konvensi 1951? Sertabagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya? Menggunakan teori perlindungan hukum dan prinsip non-refoulement. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang mencakup Konvensi Internasional, pengumpulan literatur, serta akses internet dan dianalisis secara kualitatif. Peran UNHCR dalam melaksanakan tugas dan mandatnya sesuai dengan hukum internasional, karena dalam melaksanakan tugas dan mandatnya, UNHCR sangat teliti dalam menaati norma tertinggi hukum internasional, yaitu (jus cogens) dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Tanggung Jawab Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya dilakukan dengan menolong para pengungsi yang terdampar di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai regulasi penanganan pengungsi dan dimaksimalkan bersama UNHCR. Diharapkan kedepannya UNHCR terus melaksanakan tugasnya sesuia dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta pemerintah Indonesia diharapkan membuat ketentuan mengenai batas perilaku pengungsi agar tidak bertindak sembarangan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Refugees, Rohingya, UNHCR, 1951 Convention Pengungsi, Rohingya, UNHCR, Konvensi 1951 | |||||||||
Subjects: | J Political Science > JX International law K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Ms. Thyrsa Okta Marissa | |||||||||
Date Deposited: | 21 Sep 2023 16:01 | |||||||||
Last Modified: | 21 Sep 2023 16:01 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29737 |
Actions (login required)
View Item |