Seta, Danar (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_02.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_03.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_04.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_05.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) DANAR SETA_1111160190_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

This study examines the form of legal protection given to creditors in credit agreements with guaranteed mortgage rights when the debtor defaults according to Law No. 4 of 1996 concerning mortgage rights on land and objects related to land; as well as the interpretation of the provisions of Article in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects related to Land which provide legal protection to creditors when the debtor defaults. This research is a type of descriptive normative legal research. The type of data used in this research is secondary data, namely data that is not obtained directly from the field or the community, but through literature studies by reviewing and studying books, literature, journals, and internet data. The research approach used is an approach to systematic law, namely research conducted on certain laws and regulations or registered law. The data collection technique used was a literature study, while the data analysis technique was carried out qualitatively. The results obtained from this legal research are a form of legal protection given to creditors when the debtor defaults according to Law Number 4 of 1996, namely a credit agreement set forth in the form of a deed, either in the form of an underhand deed or an authentic deed in accordance with the Elucidation of Article 10 of the Law -Law No. 4 of 1996, that with the issuance of a Mortgage Certificate by the Land Office as proof of the existence of a Mortgage, which has irah-irah and has the same executive power as a judge's decision with permanent legal force, then if the debtor defaults or defaults, can request direct assistance to the Head of the local District Court to carry out executions through a public auction in order to obtain payment of creditors' receivables. As well as the interpretation in Law Number 4 of 1996 which provides legal protection to creditors, namely the provisions of Article 1 number 1 regarding the preference rights of a creditor; Article 6, Article 14 paragraphs (1), (2), and (3) and Article 20 paragraphs (2) and (3) regarding the execution of Mortgage Rights; Article 11 paragraph (2) regarding promises that must be included in the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) to protect creditors when the debtor defaults, as well as the provisions of Article 7 concerning the principle of droit de suite which states that Mortgage rights still guarantee the object even if it is transferred to a third party so that it will still guarantees the payment of creditors' receivables.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Prihartono PS, Agus 195907281985032002 Thesis advisor Anwar, Jarkasi 197003012008121002
Additional Information:	Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit de suite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditur.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Danar Seta
Date Deposited:	23 Oct 2023 14:35
Last Modified:	25 Oct 2023 11:29
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29676

Actions (login required)

View Item