Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

SENGKETA YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Sengketa Gambia vs Myanmar dalam Kasus Etnis Rohingya)

WULAN SARI, SITI (2023) SENGKETA YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Sengketa Gambia vs Myanmar dalam Kasus Etnis Rohingya). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (929kB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277kB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (258kB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (36kB)
[img] Text (SKRIPSI)
SITI WULAN SARI_1111190202_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (285kB)

Abstract

In international dispute resolution, jurisdiction is an important element that provides the Court with the ability to act, and enforce justice. In the case of the Rohingya in Myanmar, the Rohingya have been victims of atrocities by the Myanmar government, including gross human rights violations that are considered as crimes of genocide. On November 11, 2019, The Gambia filed a lawsuit against Myanmar to the ICJ under article IX of the Genocide Convention. The Gambia demanded responsibility from Myanmar for its actions against the Rohingya. Myanmar rejected the lawsuit based on considerations of judicial propriety, the integrity of the Court as an institution, and the principle that the Court's jurisdiction depends on the consent of the parties. This research has two problem identifications, namely first, what is the procedure for resolving international disputes in the case of the Gambia vs Myanmar dispute at the International Court of Justice (ICJ)?. Second, does the International Court of Justice have jurisdiction in resolving the dispute between Gambia vs Myanmar in the Rohingya Ethnic case?. This research uses two theories, namely the Theory of Authority and the Theory of International Dispute Resolution, Normative Juridical Research method using Secondary data sources, data collection techniques carried out by literature study and qualitative analysis. Based on the results of the research, it is found that the procedure for resolving the Gambia vs Myanmar dispute submitted to the international Court is through a written application where the trial process that has been running is an incidental proceeding that has not reached the subject matter of the dispute, and that the International Court of Justice (ICJ) has jurisdiction over the dispute. Based on the research results, it can be concluded that the Gambia vs Myanmar dispute settlement procedure is submitted to the ICJ through a written application and the ICJ has jurisdiction over the dispute. Based on the above conclusions, the author provides the following suggestions: Governments, and institutions, including the UN Security Council and the UN General Assembly, should seek to end Myanmar's atrocities against the Rohingya. This includes condemning the attacks, supporting unfettered access for UN fact-finding missions, imposing sanctions on perpetrators, an arms embargo against Myanmar, and consider referring the situation to the International Criminal Court.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAMIR, DANIAL197709022008011012
Thesis advisorANOM, SURYA198103202006041002
Additional Information: Dalam penyelesaian sengketa internasional, yurisdiksi menjadi elemen penting yang memungkinkan Mahkamah untuk bertindak, dan menegakkan keadilan. Dalam kasus Etnis Rohingya di Myanmar, Rohingya telah menjadi korban kekejaman pemerintah Myanmar, termasuk pelanggaran HAM berat yang dianggap sebagai kejahatan genosida. Pada tanggal 11 November 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar ke ICJ berdasarkan pasal IX Konvensi Genosida. Gambia menuntut pertanggungjawaban Myanmar atas tindakannya terhadap Etnis Rohingya. Myanmar menolak gugatan tersebut dengan alasan pertimbangan kepatutan yudisial, integritas Pengadilan sebagai institusi, dan prinsip bahwa yurisdiksi Pengadilan bergantung pada persetujuan para pihak. Penelitian ini memiliki dua identifikasi masalah yaitu pertama bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa internasional dalam kasus sengketa Gambia vs Myanmar di Pengadilan Internasional (ICJ)?. Kedua yaitu apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa antara Gambia vs Myanmar dalam kasus Etnis Rohingya?. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Teori Kewenangan dan Teori Penyelesaian Sengketa Internasional, metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan sumber data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa Gambia vs Myanmar yang diajukan ke Mahkamah internasional adalah melalui aplikasi tertulis (written application) dimana proses persidangan yang telah berjalan merupakan persidangan insidental yang belum menyentuh pokok materi sengketa, dan bahwa Pengadilan Internasional (ICJ) memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa Gambia vs Myanmar diajukan ke ICJ melalui aplikasi tertulis (written application) dan ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah, dan Lembaga-lembaga, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, harus berusaha mengakhiri kekejaman Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Ini termasuk mengutuk serangan, mendukung akses tanpa batas untuk misi pencarian fakta PBB, memberlakukan sanksi terhadap pelaku, embargo senjata terhadap Myanmar, dan pertimbangkan untuk merujuk situasi ini ke Mahkamah Pidana Internasional.
Uncontrolled Keywords: Jurisdiction, Dispute Resolution, Genocide, ICJ, Rohingya Ethnic Yurisdiksi, Penyelesaian Sengketa, Genosida, ICJ, Etnis Rohingya
Subjects: J Political Science > JX International law
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs SITI WULAN SARI
Date Deposited: 21 Sep 2023 14:37
Last Modified: 21 Sep 2023 14:37
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29663

Actions (login required)

View Item View Item