Desita, Annisthasya (2023) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK NARAPIDANA KORUPSI (Studi Kasus : Remisi dan Pembebasan Bersyarat Narapidana Pinangki Sirna Malasari). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Annisthasya Desita_1111190248_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_02.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_03.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_04.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_05.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) |
|
Text
Annisthasya Desita_1111190248_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB) |
Abstract
The granting of remission and parole to prisoners is the authority of the Correctional Institution as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The main requirement for the granting of these rights is good behavior and this requirement applies to all prisoners without exception to special crime convicts, such as corruption. The problem in this study, namely how the Criminal Law Review of the Granting of Remission and Parole for Corruption Prisoners as One Type of Special Crime and how the Granting of Remission and Parole After the revocation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of Prisoners' Rights. The theory used is the theory of punishment and the theory of legal objectives. The type of research used is Normative Juridical with descriptive analysis research specifications. The research data is obtained from two types of data, namely primary data in the form of interviews with Criminal Experts and secondary data with an approach to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012, and Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remission. The research results obtained show that the revocation of the Government Regulation has eliminated the requirement to tighten the granting of remission to corruption convicts, so that corruption convicts can be given remission. The remission granted then has an impact on the ease with which corruption convicts reach a minimum of 2/3 of the criminal period as a condition for obtaining Conditional Release rights. Such a situation is a paradigm setback in the spirit of eradicating corruption in Indonesia due to the absence of a deterrent effect for corruption convicts as perpetrators of extraordinary crimes. As a response to this situation, it is necessary to carry out total reform, namely reform of the law, law enforcement officials, and culture, to restore the purpose of punishment that provides a deterrent effect on both corruptors and the general public.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana merupakan kewenangan dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Syarat utama diberikannya hak-hak tersebut adalah telah berkelakuan baik dan syarat itu berlaku untuk seluruh narapidana tanpa pengecualian terhadap narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Korupsi sebagai Salah Satu Jenis Tindak Pidana Khusus dan bagaimana Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Setelah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Teori yang dugunakan adalah teori pemidanaan dan teori tujuan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari dua jenis data, yaitu data primer berupa wawancara dengan Ahli Pidana dan data sekunder dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah tersebut telah menghilangkan syarat pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, sehingga mudahnya narapidana korupsi memperolehnya. Remisi yang diberikan itu kemudian berdampak pada mudahnya narapidana korupsi mencapai minimal 2/3 masa pidana sebagai syarat untuk memperoleh hak Bebas Bersyarat. Keadaan yang demikian merupakan suatu kemunduran paradigma semangat dalam memberantas korupsi di Indonesia yang disebabkan tidak adanya efek penjeraan bagi narapidana korupsi sebagai pelaku kejahatan yang sifatnya luar biasa. Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, perlu dilakukan reformasi total, yaitu reformasi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya, untuk mengembalikan tujuan dari pemidanaan yang memberikan efek jera baik terhadap koruptor maupun masyarakat umum. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Remission, Parole, Corruption, Reform Remisi, Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Reformasi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Nn Annisthasya Desita | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Sep 2023 16:26 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Sep 2023 16:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29653 |
Actions (login required)
 |
View Item |