ADI SAPUTRO, TOMI (2023) PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENANGAKERJAAN STUDI KASUS (PT. TRIJAYA POOL KONTRAKTOR KOLAM RENANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_II.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_III.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_I.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_V.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text TOMI ADI SAPUTRO_1111170346_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (943kB)

Abstract

One of the backgrounds of the birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is because some of the laws and regulations in force so far have placed workers in an unfavorable position in labor placement services and industrial relations systems that emphasize differences in position and interests so that it is considered no longer in accordance with the needs of the present and the demands of the future. How is the Working Time and Rest Time Arrangement as a protection for laborers / workers in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower How is the Responsibility of the Company PT Trijaya Pool Swimming Pool Contractor for the provisions of the rights of workers / laborers who are not implemented The theory used in this research is the Theory of Legal Protection and Law Enforcement. The research method used is Practical Theoretical with descriptive analysis specifications. The data source used comes from secondary data, namely library materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials, and secondary legal materials. Data is collected through literature study techniques and analyzed qualitatively. Juridically, the position of workers is free and balanced, but in practice it is often in an unbalanced state, causing problems. To overcome this, a solution is needed so that all parties can accept it well, feel the benefits, have legal certainty and provide protection for all parties. The discussion in this research is: How is the implementation of legal protection of workers' rights in labor relations in Indonesia.Obstacles and efforts that must be made in providing legal protection of workers' rights in labor relations in Indonesia. Overtime wages are wages that must be paid by employers who employ workers exceeding the working time of 7 hours a day for 6 working days and 40 hours in a week or 8 hours a day for 5 working days and 40 hours in a week (Article 27 paragraph (1) of Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment (PP 35/2021).

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Arifinal, Mochamad 197502082008011011 Thesis advisor Anwar, Jarkasi 197003012008121002
Additional Information:	Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Bagaimana Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebagai perlindungan bagi buruh/pekerja ditinjau dari undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagaimana Pertanggungjawaban pihak Perusahaan PT Trijaya Pool Kontraktor Kolam Renang terhadap ketentuan hak- hak para pekerja/buruh yang tidak dilaksanakan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu Teoritis Praktis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yaitu bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Secara yuridis kedudukan pekerja adalah bebas dan seimbang, namun pada praktek sering dalam keadaan tidak seimbang sehingga menimbulkan masalah. Untuk mengatasinya dibutuhkan suatu solusi agar dapat diterima semua pihak dengan baik, dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak. Pembahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.Hambatan dan upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Upah Kerja Lembur adalah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu (pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).
Uncontrolled Keywords:	Legal Protection, Workers' Rights Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tomi Tomi Adi Tomi Adi Saputro
Date Deposited:	21 Sep 2023 14:33
Last Modified:	21 Sep 2023 14:33
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29649

Actions (login required)

View Item