Septiawati, Windi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH URUG ILEGAL DI KABUPATEN SERANG (studi putusan Nomor 890/Pid.sus/2019/PN Srg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_02.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_03.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_04.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text (SKRIPSI) WINDI SEPTIAWATI_11111180323_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)

Abstract

Indonesia has abundant natural resource wealth, one of which Indonesia has is mining. Mining is a field of business which because of its nature and activities always tends to exploit and change the natural environment. Mining business is synonymous with digging, dredging and so on, causing environmental damage. In carrying out mining activities, a business entity must have a Mining Business Permit (IUP) granted by the government. Mining without a permit or illegally is a form of violation of the law where the business entity violates Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Identification of the problem in this study is how criminal responsibility is against the perpetrators of illegal mining in Serang District and how is law enforcement against illegal mining in Serang District. The theory used in this study uses the theory of criminal liability and law enforcement theory. The method used in this study is a normative juridical method with research specifications using a descriptive�analytical approach which sources data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are in the form of library studies, data analysis is in the form of descriptive analysis, and location research at the Untirta Faculty of Law library, the Untirta library, the Regional Library of Banten Province. Law enforcement against the perpetrators of the criminal act of illegal piled-up land mining is not appropriate because the decision given by the judge, namely in the form of imprisonment for 7 months, is considered light where the decision is far from the maximum sentence, namely 10 years, so the decision given by the judge is far from a sense of justice. Judges should not only consider the elements in making a decision but pay attention to the consequences of the perpetrator's actions on the environment and law enforcers are expected to enforce the law strictly against the perpetrators of mining crimes so that the perpetrators get a deterrent effect because mining activities can damage the environment.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Mohas, Muhyi 196109212000121001 Thesis advisor Fathurokhman, Ferry 198102152006041001
Additional Information:	Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat dan kegiatannya selalu cenderung mengeksploitasi dan mengubah alam lingkungan. Usaha pertambangan identik dengan kegiatan-kegiatan menggali, mengeruk dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan. Dalam melakukan kegiatan pertambangan badan usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah, Penambangan tanpa adanya izin atau ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dimana badan usaha tersebut melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan illegal di Kabupaten Serang dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan illegal di Kabupaten Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan secara deskriptif-analitis yang bersumber datanya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, analisis datanya berupa analisis deskriptif, serta lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, perpustakaan Untirta, perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah urug ilegal tidaklah sesuai karena putusan yang diberikan oleh Hakim yaitu berupa pidana penjara selama 7 bulan dipandang ringan dimana putusan tersebut jauh dari hukuman maksimal yaitu 10 tahun sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim jauh dari rasa keadilan. Hakim seharusnya dalam memberikan putusan tidak hanya mempertimbangkan unsur�unsurnya saja tetapi memperhatikan akibat perbuatan pelaku terhadap lingkungan dan para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penambangan agar pelaku mendapatkan efek jera karena aktifitas penambangan tersebut dapat merusak lingkungan.
Uncontrolled Keywords:	Law Enforcement, Mining, Piled up land. Penegakam Hukum, Pertambangan, Tanah Urug
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Windi Septiawati
Date Deposited:	22 Sep 2023 14:34
Last Modified:	22 Sep 2023 14:34
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29562

Actions (login required)

View Item