Baiatunnisa, Afri (2023) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 441 k/Pdt-Sus-BPSK/2019/PN.PDG.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_01 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (937kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_02.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_03.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170394_04 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_05.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Afri Baiatunnisa_1111170294_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) |
Abstract
The consumer dispute resolution agency (BPSK) is concerned with legal protection that provides protection for human rights that are harmed by other people and this protection is provided to the community so that they can enjoy all the rights provided by law. So the identification of the problem from this research is how the authority of the consumer dispute resolution body is in adjudicating consumer disputes and what the judge's considerations are in adjudicating consumer disputes between Hendra Yovia Yoga and PT Sinar Mas Multi Finance, in decision number 441 K/Pdt.sus-BPSK/2019. The theory used in this study is the Theory of Legal Certainty and Legal Protection. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach, the data sources are primary and secondary data, the data collection technique is a literature study, and the data analysis is qualitative analysis. The findings from this research are that the process of adjudicating consumer disputes carried out by BPSK and also the legal considerations of judges in the Indonesian Supreme Court Decision Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 is the legal relationship between consumers and financing companies, namely financing agreements, so that if one If the party does not fulfill or violates the agreement, this will result in a breach of promise/default, which is not a consumer dispute, so it is the authority of the General Court to resolve it, it is not the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency, so that the Consumer Dispute Settlement Agency in deciding the case is not in accordance with the authority contained in Article 64 Consumer Protection Act. The advice from this research to prospective debtors before implementing a financing agreement with a creditor is that they should first read the contents of the agreement in detail and carefully, so as not to cause misunderstandings and cause doubts for either party in the future.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berkaitan dengan perlindungan hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugi kan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Sehingga identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam mengadili sengketa konsumen serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa konsumen antara Hendra Yovia Yoga dan PT Sinar Mas Multi Finance, pada putusan nomor 441 K/Pdt.sus-BPSK/2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, sumber datanya berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan analisis data berupa analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwasanya proses mengadili sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK dan juga Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saran dari penelitian ini kepada calon debitur sebelum melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan kreditur hendaknya membaca terlebih dahulu isi perjanjian secara detail dan teliti, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merigukan salah satu pihak di kemudian hari. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Consumer Dispute Settlement Agency, Consumer Dispute Perlindungan Hukum, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sengketa Konsumen | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Afri Baiatunnisa | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Sep 2023 11:07 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Sep 2023 11:07 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29437 |
Actions (login required)
 |
View Item |