AHMADI, AHMADI (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENYATAKAN NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text FILE KESELURUHAN AHMADI_7773210032_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA AHMADI _7773210032-01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II_AHMADI_7773210032 _02.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB III_AHMADI_7773210032 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB IV_AHMADI_7773210032 _04.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB V _AHMADI_7773210032 _05.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text REFRENSI-DAFTAR PUSTAKA_ AHMADI_TESIS_7773210032 _Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text LAMPIRAN_AHMADI_77732100032_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Review of the Judge's Verdict Declaring Ne Bis In Idem in Money Laundering Cases Predicated Crime of Corruption The state gives freedom to judges to do various things including freedom to try, freedom from outside interference, freedom to develop practical law, and freedom to explore legal values according to social justice, all of which must prioritize justice, legal certainty and expediency. The current reality shows that there are still many judges' decisions that actually cause disappointment for the community, due to the failure to fulfill expectations for justice to realize truth, justice, and peace and benefit. Law enforcement in the crime of money laundering with the predicate crime of corruption, which was decided nebis in idem, raises problems including the basis for the judge's considerations in deciding and the consequences of the decision. Whereas there are several judges' considerations in deciding nebis in idem in the crime of money laundering with the predicate of corruption, among others because the actions and amount of losses to the state in the criminal act of corruption committed by the prosecution are the same as the crime of money laundering, the Tempus and locus delicti of the crime of corruption and the crime of money laundering are the same. In fact, according to the elements and the evidence, it is very clear that the Corruption Crime and the Money Laundering Crime are two different criminal acts. Whereas the legal consequences in money laundering criminal cases with the predicate of corruption crimes which were decided nebis in idem based on the Perspective of Justice resulted in often hurting the sense of justice and disappointing the community. Whereas from the perspective of legal certainty, the nebis in idem decision resulted in doubts in determining legal remedies because the decision stated "Freeing the accused from all charges of the public prosecutor." Even though the nebis in idem decision is not an acquittal decision, so cassation is not the right legal remedy being applied for against the decision. The most appropriate legal remedy to apply for a nebis in idem decision is an ordinary legal remedy, namely an appeal.

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Irawan, Benny 196010251989091001 Thesis advisor Herli S, Dadang 8899333420
Additional Information:	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Ne Bis In Idem Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Negara memberikan ruang kebebasan pada hakim untuk melakukan berbagai hal meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan mengembangkan hukum praktis, dan kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan masyarakat, yang semuanya harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kenyataan yang ada saat ini menunjukan masih banyak putusan hakim yang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, akibat tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan ketentraman serta kemaslahatan. Penegakan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi yang diputus nebis in idem menimbulkan pemasalahan diantaranya dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan akibat dari putusan tersebut. Bahwa terdapat beberapa Pertimbangan hakim dalam memutus nebis in idem dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi diantaranya karena Perbuatan dan Jumlah kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sama dengan tindak pidana pencucian uang, Tempus dan locus delicti dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sama serta Pengadilan yang sama. Padahal menurut unsur dan pembuktiannya jelas sekali Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dua perbuatan pidana yang berbeda. Bahwa akibat hukum pada perkara pidana pencucian uang dengan predicate crime korupsi yang diputus ne bis in idem berdasarkan Perspektif Keadilan mengakibatkan sering kali menciderai rasa keadilan dan kekecewaan bagi masyarakat. Bahwa dari persfektif kepastian hukum, pada putusan nebis in idem mengakibatkan keraguan dalam menentukan Upaya Hukum karena dalam amar putusannya menyatakan “Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.” Padahal putusan nebis in idem bukanlah merupakan putusan bebas, sehingga upaya hukum kasasi bukanlah upaya hukum yang tepat dimohonkan terhadap putusan tersebut. Upaya hukum yang paling tepat untuk dimohonkan pada putusa
Uncontrolled Keywords:	Nebis In Idem Verdict, The Crime of Money Laundering, Predicate Crime Corruption Putusan Nebis In Idem, Tindak Pidana Pencucian Uang, Predicate Crime Kotupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr AHMADI AHMADI
Date Deposited:	31 Oct 2023 09:25
Last Modified:	31 Oct 2023 13:41
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29134

Actions (login required)

View Item