Lutfiana Wanti, Elga (2023) KEKUATAN HUKUM BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SURAT REGISTER B ADAT BANTIK DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pdt.G/2021/PN Mnd). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (COVER SAMPAI BAB I + DAFTAR PUSTAKA) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB II) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_02.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text (BAB III) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_03.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text (BAB IV) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_04.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB V) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_05.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text (LAMPIRAN) ELGA LUTFIANA WANTI_1111180260_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)

Abstract

The purpose of land registration is to ensure legal certainty for landowners to create a feeling of security, as well as to prevent land grabbing (illegal land tenure). In addition to the recording regulated in the law, it also regulated by the customary elders, the explanation of PP No. 24 of 1997 article 8 paragraph (3). Indonesia recognizes both ways of recording land ownership, so what if there is evidence of dual ownership in the form of evidence of the Bantik adat register (registration by customary elders) and the other is a certificate of ownership? as in Decision Number 406/Pdt.G/2021/PN Mnd. Identification of the problem, namely what is the legal position of land ownership based on the Bantik Customary Register B based on the Manado District Court Decision Number 406/Pdt.G/2021/PNMnd? and How is the strength of the proof of land ownership based on the Bantik Customary Register B with a Certificate of Ownership of land based on the Manado District Court Decision Number 406/Pdt.G/2021/PNMnd? The theory used in this research is Legal Certainty Theory. The research method used is normative juridical using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The data source used is a secondary data source with data collection techniques document study or literature study then analyzed descriptively qualitatively. The Bantik Adat Register Letter is proof of land ownership that is recorded by a customary clerk and managed by the Bantik Minanga Tribe Child Traditional Stakeholder Institution. A certificate of Ownership is a certificate with the strongest and fullest rights that a person can have over land. Legal Position Proof of Land Ownership of the Bantik Customary Register is declared valid and has binding legal force on the object of dispute because, in its proof, the owner of the Bantik Customary Register can provide irrefutable evidence by the opposing party and is based on Article 5 of the BAL. So that the strength of the proof of ownership of the land title certificate does not have binding legal force on the object of the dispute. Because the strongest meaning does not mean that the right is unlimited and inviolable. The legal position of land ownership in the Bantik Customary Register B in this decision has valid and valuable evidence, however, to prevent the same thing from happening again, it is recommended for members of the Customary Institution to also register land ownership based on custom in the Kelurahan. To avoid overlapping land ownership.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor AGUS, DEDE 197008202005011002 Thesis advisor EFRIYANTO, EFRIYANTO 197204162002121002
Additional Information:	Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemilik tanah sehingga dapat menimbulkan perasaan aman, serta untuk menghindari penyerobotan tanah (penguasaan tanah secara tidak sah). Selain pencatatan yang diatur dalam undang-undang diatur juga pencatatan oleh Tetua Adat penjelasan PP No. 24 tahun 1997 pasal 8 ayat (3). Indonesia mengakui kedua cara pencatatan kepemilikan tanah tersebut, jadi bagaimana apabila terdapat bukti kepemilikan ganda berupa bukti register adat bantik (pencatatan oleh tetua adat) dan yang lainnya adalah sertifikat hak milik? seperti pada Putusan Nomor 406/Pdt.G/2021/PN Mnd. Identifikasi masalah yaitu Bagaimana kedudukan hukum kepemilikan tanah berdasarkan Register B Adat Bantik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pdt.G/2021/PNMnd? dan Bagaimana kekuatan bukti kepemilikan tanah berdasarkan Register B Adat Bantik dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pdt.G/2021/PNMnd? Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Surat Register Adat Bantik adalah bukti kepemilikan tanah yang dicatatkan oleh juru tulis adat dan dikelola oleh Lembaga Pemangku Adat Anak Suku Bantik Minanga. Sertipikat Hak Milik adalah sertipikat dengan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kedudukan Hukum Bukti Kepemilikan Tanah Register Adat Bantik dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada objek sengketa karena dalam pembuktiannya, pemilik Surat Register Adat Bantik dapat memberikan buktibukti yang tidak terbantahkan oleh pihak lawan serta didasari oleh pasal 5 UUPA. Sehingga kekuatan bukti kepemilikan tanah sertipikat hak milik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa. Karena makna terkuat tidaklah berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedudukan hukum pemilikan tanah Register B Adat Bantik dalam putusan ini memiliki bukti yang sah dan berharga, namun untuk mencegah hal yang sama terulang kembali, disarankan untuk anggota Lembaga Adat agar mencatatkan juga kepemilikan tanah berdasarkan adat ke Kelurahan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah.
Uncontrolled Keywords:	Bantik Customs, Proof of Land Ownership, Legal Position Adat Bantik, Bukti Kepemilikan Tanah, Kedudukan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Elga Lutfiana Wanti
Date Deposited:	01 Nov 2023 16:29
Last Modified:	01 Nov 2023 16:29
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29018

Actions (login required)

View Item