Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 59/PDT.G/2020/PN.BKS BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ari Wicaksono, Yusuf (2023) KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 59/PDT.G/2020/PN.BKS BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (528kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (457kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (370kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (202kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (443kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
YUSUF ARI WICAKSONO_1111180168_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (763kB) | Request a copy

Abstract

The validity of land sale and purchase in Indonesia is regulated in Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, many land sale and purchase practices are carried out under the hand. This will lead to legal uncertainty of the sale and purchase of land rights. The identification of problems in this study is how the strength and validity of buying and selling land rights under the hand according to Indonesian law and how the Bekasi District Court judge's consideration Number 59/Pdt.G/2020/Pn.Bks. which rejected the plaintiff's claim according to the applicable statutory provisions. The theories used are the theory of transfer of land rights and the theory of legal certainty. The method used is normative juridical and statutory, conceptual, and case approaches, by lifting Bekasi District Court Decision Number 59/Pdt.G/2020/Pn.Bks. The data source is secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is literature study and the data analysis used is descriptive qualitative. The results of the study conclude that the sale and purchase of land rights under the hand according to statutory regulations is considered invalid and the strength of the evidence is weak, due to the enactment of Article 37 (1) of PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration which requires the sale and purchase of land in the presence of an authorized PPAT. The Judge's consideration in rejecting the Plaintiff's application was accurate, because the transfer of legal land rights requires the making of a deed before an authorized official, namely a PPAT, so that Receipts and Statement Letters cannot possibly replace the role of the Sale and Purchase Deed for land registration.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSuhadi, Aris196002082003121001
Thesis advisorAgus, Dede197008202005011002
Additional Information: Keabsahan jual beli tanah di Indonesia diatur pada Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya, tidak sedikit praktik jual beli tanah dilakukan secara di bawah tangan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dari jual beli hak atas tanah tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan dan keabsahan jual beli hak atas tanah secara dibawah tangan menurut hukum di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pdt.G/2020/Pn.Bks. yang menolak gugatan penggugat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teori yang digunakan yaitu teori peralihan hak atas tanah dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pdt.G/2020/Pn.Bks. Sumber data yaitu data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan jual beli hak atas tanah secara di bawah tangan menurut peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah dan kekuatan pembuktiannya lemah, karena berlakunya Pasal 37 (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan melakukan jual beli tanah di hadapan PPAT yang berwenang. Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan Penggugat sudah tepat, dikarenakan pengalihan hak atas tanah yang sah mengharuskan dilakukannya dengan pembuatan akta di hadapan Pejabat berwenang yaitu PPAT, sehingga Kwitansi dan Surat Pernyataan tidak mungkin bisa menggantikan peran dari Akta Jual Beli guna melakukan pendaftaran tanah.
Uncontrolled Keywords: Validity, Transfer of land rights, sale and purchase of land under hand Keabsahan, Peralihan hak atas tanah, Jual beli tanah di bawah tangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Yusuf Ari Wicaksono
Date Deposited: 30 Oct 2023 16:38
Last Modified: 31 Oct 2023 13:46
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28987

Actions (login required)

View Item View Item