Amanda Pramesthy, Brilian (2023) PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_01.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_02.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_03.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_04.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_05.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) |
|
Text
Brilian Amanda Pramesthy_1111190023_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
Abstract
Counterfeit money has spread to the community just like the original money circulated by the government. It is necessary to apply strict and harsh punishment in order to prevent criminal acts of counterfeiting currency in Indonesia. The identification of the problem in this study is how the application of punishment against perpetrators of criminal acts of currency counterfeiting based on Law Number 7 of 2011 concerning currency and how the role of criminal law in preventing criminal acts of currency counterfeiting. The theories used in this research are the theory of punishment objectives and the theory of law enforcement. Using normative juridical research methods with analytical descriptive research specifications, data collection techniques by conducting interviews and observations at the Tangerang District Court. The results of the study show that there is a discrepancy in the application of punishment against repeat perpetrators of criminal acts of counterfeiting currency based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency in the case of Decision Number 1774/Pid.B/2020/PN.Tng there is a discrepancy in the application of punishment, the sanctions applied are lighter than the first case which should be more severe. The conclusion is that the application of a lighter punishment in Decision Number 1774/Pid.B/2020/PN.Tng does not have a deterrent effect on the perpetrator so that it is not optimal in the implementation and prevention of criminal acts of counterfeiting currency. The researcher's suggestion is that judges as law enforcers must impose heavier criminal sanctions on repetition of criminal acts to provide a deterrent effect on the perpetrators as well as protection to the community.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Uang palsu telah tersebar sampai di tengah masyarakat selayaknya mata uang asli yang diedarkan oleh pemerintah. Diperlukan penerapan pemidanaan secara tegas dan keras guna pencegahan tindak pidana pemalsuan mata uang di Indonesia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan bagaimana peran hukum pidana dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tujuan pemidanaan dan teori penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian penerapan pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pemalsuan mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam perkara Putusan Nomor 1774/Pid.B/2020/PN.Tng terdapat ketidaksesuaian pada penerapan pemidanaannya, penjatuhan sanksi yang diterapkan lebih ringan dari kasus pertama yang seharusnya lebih berat. Kesimpulan bahwa penerapan pemidanaan yang diterapkan lebih ringan pada Putusan Nomor 1774/Pid.B/2020/PN.Tng tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga belum maksimal dalam pelaksanaan dan pencegahan tindak pidana pemalsuan mata uang. Saran peneliti yaitu hakim sebagai penegak hukum harus memberikan penjatuhan sanksi pidana lebih berat pada pengulangan tindak pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta perlindungan kepada masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Crime, Crime of Forgery, Counterfeit Currency Pemalsuan Mata Uang, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Brilian Amanda Pramesthy | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Oct 2023 10:22 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Oct 2023 10:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28945 |
Actions (login required)
 |
View Item |