Khalifatu Zanah, Fanny (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH DI PENGADILAN NEGERI SERANG (STUDI HUKUM DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text Fanny Khalifatu Zanah_1111190132_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_2.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_3.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_4.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text FANNY KHALIFATU ZANAH_1111190132_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)

Abstract

Every law enforcer must pay attention to the fulfillment of the rights of the accused. However, in the electronic trial of the corruption case in the PT Bank Jabar Banten Syariah case at the Serang District Court, law enforcers paid little attention to the fulfillment of the defendant's rights. Based on this, the main problem studied in this study is how to enforce criminal law in electronic trials in cases of corruption in the PT Bank Jabar Banten Syariah case at the Serang District Court and how due process of law in the Indonesian criminal justice system in the case of corruption in the case of PT Bank Jabar Banten Syariah at the Serang District Court. The theory in this study uses the theory of law enforcement and due process of law in the criminal justice system in Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods. The data sources used are secondary data sources from primary legal materials, then analyzed qualitatively. This research results that law enforcement is seen from the legal factor itself that there is a conflict of norms because the implementation of electronic trials regulated in PERMA is a regulation that has a lower position than the Criminal Procedure Code which is a law that has a higher position does not recognize electronic trials so it violates the principle the higher law overrides the lower law. Criminal law enforcement in terms of supporting facilities regarding this electronic trial, the Serang District Court does not yet have adequate supporting facilities, so that it has implications for the implementation of law enforcement. The existence of obstacles in the electronic trial in this case resulted in the non-fulfillment of the rights of the defendant and did not reflect due process of law. The conclusion from this study is that law enforcement in electronic trials in this case is ineffective and does not reflect due process of law during the trial. The suggestion from this research is that the Draft Criminal Code is important to include provisions regarding electronic trials. Judges and law enforcers pay more attention to the rights of defendants and the provisions of electronic trials and criminal procedural law.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Ridwan, Ridwan 197204032006041002 Thesis advisor Rofiana, Reine 198411222008122002
Additional Information:	Setiap penegak hukum harus memperhatikan pemenuhan hak-hak terdakwa. Namun, dalam persidangan elektronik perkara tindak pidana korupsi kasus PT Bank Jabar Banten Syariah di Pengadilan Negeri Serang ini penegak hukum kurang memperhatikan pemenuhan hak terdakwa. Berdasarkan hal tersebut permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum pidana dalam persidangan elektronik pada perkara tindak pidana korupsi kasus PT Bank Jabar Banten Syariah di Pengadilan Negeri Serang dan bagaimana due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi kasus PT Bank Jabar Banten Syariah di Pengadilan Negeri Serang. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan due process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa penegakan hukum yang dilihat dari faktor hukumnya sendiri bahwa terdapat konflik norma dikarenakan pelaksanaan persidangan elektronik diatur dalam PERMA merupakan peraturan memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan KUHAP yang merupakan undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi ini tidak mengenal persidangan elektronik sehingga melanggar asas lex superior derogat legi inferior. Penegakan hukum pidana dalam faktor sarana yang mendukung mengenai persidangan elektronik ini, Pengadilan Negeri Serang belum memiliki sarana pendukung yang memadai, sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Adanya kendala dalam persidangan elektronik pada perkara tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa dan tidak mencerminkan due process of law. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum dalam persidangan elektronik pada perkara tersebut tidak efektif serta tidak mencerminkan due process of law dalam pelaksanaan persidangannya. Saran dari penelitian ini yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana penting untuk memasukkan ketentuan mengenai persidangan elektronik. Hakim serta para penegak hukum untuk lebih memperhatikan hak-hak terdakwa dan ketentuan persidangan elektronik maupun hukum acara pidana.
Uncontrolled Keywords:	Criminal Law Enforcement, Electronic Trial, Due Process of Law Penegakan Hukum pidana, Persidangan Elektronik, due process of law.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum
Depositing User:	Fanny Khalifatu Zanah
Date Deposited:	31 Oct 2023 14:42
Last Modified:	31 Oct 2023 14:42
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28914

Actions (login required)

View Item