Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PENGHASIL MADU HASIL PRODUK HEWANI UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BADUY LUAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Asiah, Siti (2023) KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PENGHASIL MADU HASIL PRODUK HEWANI UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BADUY LUAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Siti Asiah_1111190080 full teks.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (955kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (199kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (99kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (110kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (16kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (162kB)
[img] Text
Siti Asiah_1111190080 lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (854kB)

Abstract

The Banten Provincial Environment and Forestry Service has the authority to empower communities or farmers in the Banten Province area, including the Outer Baduy community. Identification of the problem in this study, namely how is the Implementation of the Authority of the Banten Province Environment and Forestry Service in empowering farmers who produce honey from animal products to improve the economy of the Outer Baduy community based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 concering protection and empowerment of farmers And what are the constraints of the Banten Provincial Environment and Forestry Service in carrying out the authority to empower farmers who produce honey from animal products obtained by the Outer Baduy community. The theory used is the theory of authority and welfare theory. This study uses empirical juridical research methods. The specification of the research used is descriptive analytical research. This study uses primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study are using field research techniques and library research. Data analysis in this study used descriptive analysis with a qualitative approach. The result of the research is that the authority of the Environment and Forestry Service has been carried out based on Article 48 paragraph (1) of Law Number 19 of 2013 Concerning the Protection and Empowerment of Farmers. In fact, the Regional Government has exercised this authority although there are several obstacles, namely the implementation of this empowerment is not fully obtained by honey farmers. The conclusion based on the results of research on the implementation of the authority of the Banten Province Environment and Forestry Service regarding farmer empowerment has been carried out in accordance with Article 48 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, namely the government assists development and marketing facilities for Baduy honey farmers Outside. However, overall it is not implemented optimally. The recommended advice is that the Regional Government provides maximum empowerment to farmers to support the success of farmers' livelihoods, especially forest farmers through coaching or training programs that are carried out on a regular basis. Keywords: Authority, Farmer Empowerment, Baduy.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNurikah, Nurikah19761211001122001
Thesis advisorFasyehuddin, Mohamad196212092001121001
Additional Information: Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Banten mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat ataupun petani pada daerah Provinsi Banten termasuk masyarakat Baduy Luar. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam pemberdayaan petani penghasil madu hasil produk hewani untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Baduy Luar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Serta apa kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam melakukan pelaksanaan kewenangan pemberdayaan petani penghasil madu hasil produk hewani yang diperoleh masyarakat Baduy Luar. Teori yang digunakan ialah teori kewenangan dan teori kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada kenyataannya Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kewenangannya tersebut meskipun ada beberapa kendala yaitu pelaksanaan pemberdayaan tersebut tidak sepenuhnya di dapatkan oleh Petani madu. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terkait pemberdayaan petani sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu pemerintah membantu pengembangan dan sarana pemasaran untuk petani madu Baduy Luar. Akan tetapi secara keseluruhan tidak terlaksana secara maksimal. Saran yang direkomendasikan yaitu Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan lebih maksimal kepada petani untuk menunjang suksesnya sumber mata pencaharian petani khususnya petani hutan melalui program pembinaan ataupun pelatihan yang dilaksanakan secara rutin. Kata kunci: Kewenangan, Pemberdayaan Petani, Baduy.
Uncontrolled Keywords: Keywords: Authority, Farmer Empowerment, Baduy. Kata kunci: Kewenangan, Pemberdayaan Petani, Baduy.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Siti Asiah
Date Deposited: 24 Aug 2023 15:06
Last Modified: 24 Aug 2023 15:06
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28894

Actions (login required)

View Item View Item