Maulana Adhim, Andino (2023) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PUNGLI PADA SAAT BENCANA TSUNAMI DI BANTEN (Studi Kasus Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SRG). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_02.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_03.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_04.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_05.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text ANDINO MAULANA ADHIM_1111160405_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)

Abstract

The 2018 tsunami disaster in Banten occurred with illegal fees (pungli) for managing the bodies of tsunami victims at dr. Drajat Prawiranegara, it was very sad when the tsunami disaster occurred where everyone helped each other there were criminals who were taking advantage of themselves at the expense of other people. Based on this background. Identification of the problem in this study is how the juridical review of Decision Number 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SRG relates to the imposition of a decision that is lower than the minimal punishment that is threatened in theoryReason for Decidingand law enforcement in cases of criminal acts of corruption in the form of extortion from the management of corpses during the Banten tsunami disaster. The theory used in this research is theoryReason for Decidingand Law Enforcement Theory. This research method was carried out using a qualitative normative juridical method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This research resulted in the findings of the judge's considerations in decision Number 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SRG juridical considerations of article 12 letter (e) of the Republic of Indonesia Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has fulfilled 4 elements in it, and non-juridical considerations which take into account the conditions of extortion during natural disasters and considerations regarding the negligence of the defendant due to circumstancescrowded and compensation for losses while in law enforcement the criminal act of corruption in the form of tsunami extortion in Banten is not yet perfect 5 law enforcement factors starting from the legal factor itself, law enforcement factors, and cultural factors. which was carried out during the natural disaster in Banten was a serious criminal act of corruption and in law enforcement the prosecutor did not see the minimum crime in the law. Suggestions in this case the judge can issueultra small and regarding law enforcement of extortion it would be better if it was firm and especially when determining criminal charges especially in natural disaster tragedies.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Yulia, Rena 198009192009122001 Thesis advisor Noor Fajar Al Arif Fitriana, Mohamad 198207312006041003
Additional Information:	Bencana tsunami di Banten 2018 terjadi pungutan liar (pungli) kepengurusan jenasah korban tsunami di RSUD dr. Drajat Prawiranegara, sangat miris disaat terjadinya bencana tsunami dimana semua orang saling membatu ada opnum yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SRG berkaitan dengan penjatuhan putusan yang lebih rendah dari pada pidana minimal yang diancamkan ditinjau dari teori Ratio Decidendi dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi berupa pungli kepengurusan jenazah pada saat bencana tsunami Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Ratio Decidendi dan Teori Penegakan Hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SRG pertimbangan yuridis pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi 4 unsur didalamnya, dan pertimbangan non yuridis yang mem-pertimbangkan kondisi terjadinya pungli saat bencana alam dan pertimbangan mengenai kelalaian terdakwa akibat keadaan crowded dan pengembalian kerugian sedangkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berupa pungli tsunami di Banten belum sempurnanya 5 faktor penegakan hukum mulai dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan.Kesimpulan hakim belum sesuai mengenai hukuman yang di terapkan pada putusan dan memandang pungli yang dilakukan pada saat bencana alam di banten merupakan tindak pidana korupsi yang berat dan dalam penegakan hukum jaksa dalam menuntut tidak melihat minimum pidana dalam undang-undang. Saran pada kasus ini hakim dapat mengeluarkan ultra petita dan mengenai penegakan hukum pungli akan lebih baik jika tegas dan terutama saat menentukan tuntutan pidana apalagi pada tragedi bencana alam.
Uncontrolled Keywords:	Corruption, Illegal Fees, Tsunami, ratio Decidendi, Law Enforcement. Korupsi, Pungutan Liar, Bencana Tsunami, Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	andino maulana adhim
Date Deposited:	27 Oct 2023 09:42
Last Modified:	27 Oct 2023 09:42
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28804

Actions (login required)

View Item