Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KONSUMEN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO )

Fadhil Pratama, Wijaya (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KONSUMEN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO ). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (Skripsi)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text (Bab I)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (Bab II)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (550kB)
[img] Text (Bab III)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (548kB)
[img] Text (BAB IV)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (913kB)
[img] Text (BAB V)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (158kB)
[img] Text (Ref)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (304kB)
[img] Text (Lampiran)
Wijaya Fadhil Pratama_1111180167_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Electricity is the main commodity or the main need for society in the current era of modernization, therefore blackouts are one of the things that are detrimental to society. as happened in the Bogor Regency area during the Covid pandemic two years ago where all activities were carried out from home. Many were harmed but many did not understand their right to receive compensation. Identification of the problem in this study is what is the procedure for providing compensation to consumers for distributing electricity by PLN? and How are PLN's efforts in dealing with the constraints of providing compensation to the community as consumers of electricity distribution by PLN?. The theory used in this research is the theory of accountability and public service theory. The method used in this study is empirical juridical with descriptive-analytical research specifications and the data sources used in the research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The results of this study indicate that the procedure for awarding compensation by PLN UP3 Gunung Putri is carried out based on recording, reporting, and observations made by the Customer Service Unit office for consumers who receive services above the TMP to the Customer Service Provider Unit Office (UP3) and forwarded to the central Unit office which decides on the compensation issued. Efforts to deal with problems with PLN's public services have carried out a digitization process in each sector such as digitization in the procurement process, digitalization processes in reporting and handling customer complaints, all of which can be accessed by consumers through the PLN Mobile application. Suggestions from researchers is that there is a need for transparency, especially regarding the compensation given, how the system is calculated and what is the procedure for consumers during the SPJBTL signing process. There is a need for education regarding awareness of the rights and obligations of each party to consumers regarding the Level of Quality of Service as the basis for issuing compensation during the signing process of the SPJBTL as well as education through easily accessible social media.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNurikah, Nurikah1976121120011220001
Thesis advisorJazuli, Rakhmat196104262000121001
Additional Information: Tenaga listrik menjadi komoditi utama atau kebutuhan utama bagi masyarakat di era moderniasasi saat ini, oleh karena nya pemadaman menjadi salah satu hal yang merugikan bagi masyarakat. seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor pada masa pandemi covid dua tahun yang lalu dimana semua aktivitas dilakukan dari rumah. Banyak yang dirugikan namun banyak pula yang tidak memahami hak nya untuk mendapatkan kompensasi. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kompensasi kepada konsumen penyaluran tenaga listrik oleh PLN ? dan Bagaimana upaya PLN dalam menghadapi kendala pemberian kompensasi kepada masyarakat sebagai konsumen penyaluran tenaga listrik oleh PLN ?. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori pertanggungjawaban dan teori pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analistis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pemberian kompensasi oleh PLN UP3 Gunung Putri dilakukan berdasarkan pencatatan, pelaporan, serta pengamatan yang dilakukan oleh kantor Unit Layanan Pelanggan terhadap konsumen yang mendapatkan pelayanan diatas TMP kepada Kantor Unit Penyedia Pelayanan Pelanggan (UP3) dan diteruskan pada kantor Unit pusat yang memutuskan kompensasi yang dikeluarkan. Upaya menangani permasalahan terhadap pelayanan publik PLN telah melakukan proses digitalisasi pada setiap sektor nya seperti digitalisasi pada proses pengadaan, proses digitalisasi pada pelaporan dan penanganan keluhan pelanggan, yang semuanya dapat diakses oleh konsumen melalui aplikasi PLN Mobile. Saran dari peneliti adalah perlu adanya teransparansi utamanya adalah tentang kompensasi yang diberikan, bagaimana sistem perhitungan nya dan bagaimana prosedural nya kepada konsumen saat proses penandatanganan SPJBTL.Perlu adanya edukasi mengenai kesadaran hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada konsumen mengenai Tingkat Mutu Pelayanan sebagai landasan dikeluarkan nya kompensasi saat proses penandatangan .
Uncontrolled Keywords: Compensation, Ministerial Regulation, Electricity Consumers, service. Pemberian Kompensasi, Peraturan Menteri, Konsumen Tenaga Listrik, pelayanan.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KF United States Federal Law
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Wijaya Fadhil Pratama
Date Deposited: 27 Oct 2023 08:54
Last Modified: 27 Oct 2023 08:54
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28758

Actions (login required)

View Item View Item