HARI LAKSONO, DIKI (2023) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI JEJARING SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR : 26/PID/2018/PT. BTN). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
03. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
04. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
Text
05. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
Text
06. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) |
|
Text
07. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
|
Text
08. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ REF.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
Text
09. DIKI HARI LAKSONO _ 7773210012 _ LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) |
Abstract
This research discusses the judge's decision in the decision Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi is improper, philosophically viewed as unfair taking into as a result of culturally unjust value combined with Kabupaten Pandeglang possesses the moniker a million city of a thousand scholars, which the decision is not consistent with the purpose of expressing ideas. This essay seeks to understand and evaluate how the court viewed those who committed acts of religious blasphemy crimes on social networking sites when making his or her ruling Pengadilan Tinggi Banten Number : 26/PID /2018/PT. BTN and to determine and assess the rationale behind the Information and Electronic Transaction Law's proposed prosecution of blasphemy through social networks. Since this study is normative in nature, a case study research methodology was employed. Information gleaned from a qualitative data analysis. The discussion's conclusions take the provisions in Chapter 45A ayat (2) jo. Chapter 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana which phrases “disseminating information with the intention of inciting racial, ethnic, or religious hatred or hostility towards specific people or groups of people (SARA” This is continuously done in conjunction with the trial's facts, evidence, and witnesses to make a decision, however the judge's decision is included in the verdict Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi is improper, philosophically viewed as unfair taking into as a result of culturally unjust value combined with Kabupaten Pandeglang possesses the moniker a million city of a thousand scholars, so that it affects how social life is conducted in society Kabupaten Pandeglang as well as the understanding that crime can be prevented penal policy or penal law enforcement policy Criminalization serves as a control for judges so that the punishment given is clearly directed and there is a strong power, as well as to deter crime in the future.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini membahas tentang putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, secara filosofi di nilai tidak adil mengingat Kabupaten Pandeglang secara kultur mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID /2018/PT. BTN dan Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah adalah pendekatan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh di analisis secara data kualitatif. Hasil pembahasan ini mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)” yang dilakukan secara berlanjut digabungkan dengan fakta-fakta persidangan alat bukti dan saksi sehingga dirumuskan dalam sebuah putusan namun putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, secara filosofi di nilai tidak adil mengingat Kabupaten Pandeglang secara kultur mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Pandeglang dan perwujudan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau penal policy atau penal law enforcement policy serta untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dan juga pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Social networking, blasphemy, and judicial ruling Putusan Hakim, Penistaan Agama, Jejaring Sosial. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum 08-Pascasarjana |
|||||||||
| Depositing User: | diki hari laksono | |||||||||
| Date Deposited: | 26 Oct 2023 14:16 | |||||||||
| Last Modified: | 26 Oct 2023 14:16 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28706 |
Actions (login required)
 |
View Item |