DAFFA JANUAR, ZIDANE (2023) PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS KEPADA PENGEMUDI OJEK ONLINE MELALUI ORDERAN FIKTIF. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
fultext skripsi .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
cover, bab I + daftar Pustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (788kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
Text
Lampiran CV.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB) |
Abstract
The advanced development of time has made Criminal offenses more diverse; one is the Crime of Fraud committed through hypnosis. The Crime of Fraud through hypnosis targets the lower middle-class people as victims, making many people who become victims put hope for the Police as a law enforcement agency to get legal protection. However, the Police are reluctant to accept reports filed by the public, resulting in people who become victims do not get the legal protection they should. The research questions of this research are, first, how is the protection of crime of fraud through hypnosis victims related to the protection of personal data?; second, how is the enforcement of Criminal law against the report of fraud through hypnosis? The theories used in this study are Legal Protection Theory and Law Enforcement Theory. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach plus research in the field as data support. The data source used is a secondary data source which is divided into three parts, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, with literature study data collection techniques. Based on this research, the results show that there has not been any Criminal Law Protection for victims of fraud through hypnosis experienced by online ojek drivers through Fictitious orders. This is due to the rejection of the victims’ reports by the Police and also the absence of a law that specifically regulates the crime of fraud through hypnosis. Thus, a law that regulates the crime of fraud through hypnosis and an improvement in the quality of law enforcement resources in Indonesia are needed.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Berkembangnya zaman yang semakin maju membuat Tindak Pidana menjagi lebih beragam. Diantaranya adalah Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan dengan modus hipnotis. Tindak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis ini menjadikan masyarakat menengah bawah sebagai korban, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban memiliki harapan kepada para Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum untuk mendapatkan Perlindungan hukum. Namun, pada pelaksanaannya Kepolisian enggan menerima laporan yang diajukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak mendapatkan Perlindungan hukum yang seharusnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama,Bagaimana Perlindungan korban Tindak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis berkaitan dengan Perlindungan data Pribadi. Kedua Bagaimana penegakan hukum Pidana Terhadap laporan Tindak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis ? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakkan Hukum. Penelitan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa belum diperolehnya Perlindungan hukum Pidana Terhadap korban Tindak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis yang dialami oleh pengemudi ojek online melalui orderan Fiktif. Hal ini dikarenakan ditolaknya laporan korban oleh Kepolisian dan juga belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis. Untuk itu diperlukannya Undang-Undang yang mengatur tentang tidak Pidana Penipuan dengan modus hipnotis serta peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum di Indonesia. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Hypnotic Fraud, Law Enforcement, Legal Protection, Online Ojek Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Penipuan Hipnotis, Ojek Online | |||||||||
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | zidane daffa januar | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2023 10:01 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2023 10:01 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28657 |
Actions (login required)
 |
View Item |