NADDIFAH, WARDATUN (2023) PELAMPAUAN WEWENANG BPSK DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Yang Dijatuhkan BPSK). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_02.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_03.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_04.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_05.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (SKRIPSI) Wardatun Naddifah_1111190251_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Based on Article 52 letter (a) UUPK explains the duties and authorities of the BPSK are to carry out the handling and resolution of consumer disputes, by means of mediation or arbitration or conciliation. On this matter, BPSK does not have the authority to adjudicate civil disputes on broken promises (defaults). However, in fact BPSK continues to examine and adjudicate consumer default disputes that arise from PPJB Metropolitan Park Apartment Units and KPJB The City Land Apartment units. Identification of the problem in this study regarding the scope of BPSK's authority in resolving consumer disputes regarding default in PPJB Flat Units based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and on legal considerations whether BPSK made a decision on consumer disputes originating from PPJB. The theory used in this research is Legal Certainty Theory. This study uses a sociological juridical research method. The specification of the research used is descriptive analytical research. This study uses primary data sources and secondary data. Data collection techniques in this study are using library research techniques and field research. Data analysis in this study uses a deductive, juridical, normative and sociological approach. The results of the research are that BPSK does not have the authority to examine and decide on default cases. Default is the authority of the District Court. In its legal considerations, BPSK Decision Number 11/BPSK-BKS/2019 and BPSK Decision Number 20/BPSK-BKS/2019, the BPSK Assembly considered that the dispute that occurred was a consumer dispute. In conclusion, by examining and deciding cases of default by BPSK, there has been an excess of absolute authority, which does not provide legal certainty to the community. The recommended advice is that it is hoped that the Government and Legislative Institutions should review the UUPK which specifically concerns BPSK's authority in resolving consumer disputes which must be clarified and emphasized.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor SUHADI, ARIS 196002082003121001 Thesis advisor ANWAR, JARKASI 197003012008121002
Additional Information:	Berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UUPK menjelaskan tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Atas hal tersebut, BPSK tidak memiliki wewenang dalam mengadili sengketa perdata ingkar janji (wanprestasi). Namun pada faktanya BPSK tetap memeriksa dan mengadili sengketa konsumen wanprestasi yang yang timbul dari PPJB Satuan Unit Apartemen Metropolitan Park dan KPJB unit Apartement The City Land. Identifikasi masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana ruang lingkup kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam PPJB Satuan Unit Rumah Susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atas pertimbangan hukum apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjatuhkan putusan sengketa konsumen yang bersumber adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian yaitu BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara wanprestasi. Wanprestasi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangan hukumnya Putusan BPSK Nomor 11/BPSK-BKS/2019 dan Putusan BPSK Nomor 20/BPSK-BKS/2019 Majelis BPSK mempertimbangkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa konsumen. Kesimpulannya dengan diperiksa dan diputusnya perkara wanprestasi oleh BPSK telah terjadi pelampauan kewenangan absolut yang mana hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Saran yang direkomendasikan yaitu diharapkan Pemerintah dan Lembaga Legislatif hendaknya meninjau kembali UUPK yang secara khusus menyangkut kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang harus diperjelas dan dipertegas.
Uncontrolled Keywords:	Authority, BPSK, Even of Default Kewenangan, BPSK, Wanprestasi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Wardatun Naddifah
Date Deposited:	26 Oct 2023 11:15
Last Modified:	26 Oct 2023 11:15
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28654

Actions (login required)

View Item