Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENGELOLA TEMPAT PARKIR TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu kajian di Kota Cilegon)

Triana, Neni (2017) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENGELOLA TEMPAT PARKIR TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu kajian di Kota Cilegon). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (Skripsi)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENGELOLA TEMPAT PARKIR TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTO.PDF
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Neni Triana. NIM: 1111101008. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENGELOLA LAHAN PARKIR TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di kota Cilegon). Serang : Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 2017 Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Walaupun di tempat yang aman seperti Parkir. Pengelola parkir yang berbentuk korporasi bahkan lari dari tanggung jawabnya ketika terjadi pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir yang di kelola. Di kota Cilegon dalam dua tahun terjadi dua kasus pencurian kendaraan bermotor di lahan parkir. Kedua kasus tersebut pengelola tempat parkir menolak bertanggung jawab karena adanya klausula baku yang tertera di tiket dan peraturan tertulis area parkir. Oleh karena itu masalah yang akan dikaji adalah pertanggungjawaban pidana korporasi pengelola lahan parkir terhadap pencurian kendaraan bermotor, dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lahan parkir yang terdapat dalam putusan MA No.2157/Pdt/2010 sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan didukung oleh wawancara dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan studi pustaka dan melalui wawancara kepada pengelola tempat parkir Supermall Cilegon. Untuk melengkapi data sekunder hasil penelitian disajikan secara deskriftif analisis guna menjawab permasalahan yang telah diidentifikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola lahan parkir lari dari tanggung jawab dengan alasan adanya klausula baku pada tiket dan pengumuman di tempat parkir sedangkan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen berisi bahwa pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Berdasarkan putusan MA No.2157/Pdt/2010 bila terbukti adanya unsur kelalaian di lapangan maka klasula baku yang di buat oleh pengelola parkir tidak berlaku dan wajib untuk mengantikan kendaraan yang hilang tersebut. Hal tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen jasa parkir yang kendaraannya hilang di tempat parkir. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor, Parkir.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorYulia, RenaUNSPECIFIED
Thesis advisorFajar, M. NoorUNSPECIFIED
Additional Information: ABSTRAK Neni Triana. NIM: 1111101008. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENGELOLA LAHAN PARKIR TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di kota Cilegon). Serang : Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 2017 Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Walaupun di tempat yang aman seperti Parkir. Pengelola parkir yang berbentuk korporasi bahkan lari dari tanggung jawabnya ketika terjadi pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir yang di kelola. Di kota Cilegon dalam dua tahun terjadi dua kasus pencurian kendaraan bermotor di lahan parkir. Kedua kasus tersebut pengelola tempat parkir menolak bertanggung jawab karena adanya klausula baku yang tertera di tiket dan peraturan tertulis area parkir. Oleh karena itu masalah yang akan dikaji adalah pertanggungjawaban pidana korporasi pengelola lahan parkir terhadap pencurian kendaraan bermotor, dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lahan parkir yang terdapat dalam putusan MA No.2157/Pdt/2010 sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan didukung oleh wawancara dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan studi pustaka dan melalui wawancara kepada pengelola tempat parkir Supermall Cilegon. Untuk melengkapi data sekunder hasil penelitian disajikan secara deskriftif analisis guna menjawab permasalahan yang telah diidentifikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola lahan parkir lari dari tanggung jawab dengan alasan adanya klausula baku pada tiket dan pengumuman di tempat parkir sedangkan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen berisi bahwa pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Berdasarkan putusan MA No.2157/Pdt/2010 bila terbukti adanya unsur kelalaian di lapangan maka klasula baku yang di buat oleh pengelola parkir tidak berlaku dan wajib untuk mengantikan kendaraan yang hilang tersebut. Hal tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen jasa parkir yang kendaraannya hilang di tempat parkir. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor, Parkir.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 13 Oct 2021 08:14
Last Modified: 13 Oct 2021 08:14
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2863

Actions (login required)

View Item View Item