Apviona, Flaudhia (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_01.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_02.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_03.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_04.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_05.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Flaudhia Apviona_1111190309_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
Abstract
Crimes on health, especially the crime of distributing drugs without a distribution permit, still occur. The circulation of drugs that should use a distribution permit and according to a doctor's prescription but can be obtained without a doctor's prescription. Meanwhile, threats against perpetrators of drug distribution without a distribution permit have been regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. The identification of problems in this study is how the provisions for criminal acts against the distribution of pharmaceutical preparations of drugs according to Law Number 36 of 2009 concerning Health and how to apply criminal sanctions for the distribution of pharmaceutical preparations of drugs that do not have a distribution permit according to Law Number 36 of 2009 concerning Health. The theories used are the theory of criminal acts and the theory of punishment. The method used is a normative juridical research method, with the specification of the research was used legal approach and case approach. The data source used is secondary data which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, with literature study data collection techniques. The results of the research obtained are the application of suboptimal criminal sanctions in cases of drug distribution crimes that do not have a distribution permit, making many similar cases continue to occur and the application of sanctions imposed by judges also makes similar cases continue to recur so that the purpose of punishment does not achieve the deterrent effect. While the provisions of the criminal act have been written in Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the threat of punishment, in practice the punishment given is less than optimal and far from the threat of existing punishment. The conclusion that the provisions for drug distribution crimes have been stated in Law Number 36 of 2009 concerning Health but the application of sanctions to drug distribution perpetrators without a distribution permit is still light, the perpetrators have fulfilled the elements of drug distribution crimes. The researcher's suggestion is that law enforcement can impose strict sanctions and approach what is threatened.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana pada kesehatan khususnya tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar masih terjadi. Peredaran obat yang seharusnya menggunakan izin edar dan sesuai resep dokter namun bisa didapatkan tanpa resep dokter. Sedangkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana ketentuan tindak pidana terhadap pengedaran sediaan farmasi obat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana penerapan sanksi pidana pengedaran sediaan farmasi obat yang tidak memiliki izin edar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori tindak pidana dan Teori Pemidanaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penerapan sanksi pidana yang kurang optimal pada kasus tindak pidana pengedaran obat tidak memiliki izin edar membuat banyaknya kasus serupa terus terjadi dan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim juga membuat terus berulangnya kasus yang serupa sehingga tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan yaitu efek jera. Sedangkan ketentuan tindak pidananya telah tertulis pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perihal ancaman hukumannya tetapi pada praktiknya hukuman yang diberikan kurang optimal dan jauh dari ancaman hukuman yang ada. Kesimpulan bahwa ketentuan tindak pidana pengedaran obat telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan namun penerapan sanksi kepada pelaku pengedaran obat tanpa izin edar masih ringan, pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengedaran obat. Saran peneliti yaitu penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas dan mendekati apa yang diancamkan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Drugs, Health Law, Distribution Permit Obat, Hukum Kesehatan, izin edar | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Miss Flaudhia Apviona | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2023 10:03 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2023 10:03 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28566 |
Actions (login required)
 |
View Item |