Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN WAROENG SPESIAL SAMBAL (SS) YANG TIDAK DIDAFTARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Sulthon, Faris (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN WAROENG SPESIAL SAMBAL (SS) YANG TIDAK DIDAFTARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (368kB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (279kB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (156kB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237kB)
[img] Text
FARIS SULTHON_1111190219_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (669kB)

Abstract

Era globalisasi perekonomian dunia saat ini memiliki peranan ketenagakerjaan dalam dunia perdagangan sangat penting. Demikian pula keberadaan setiap perusahaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Negara memberikan jaminan pada pekerja yang dilindungi oleh jaminan sosial. Dalam menjalankan jaminan sosial maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai: Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan Waroeng Spesial Sambal yang belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan akibat hukum terhadap pengusaha Waroeng Spesial Sambal yang tidak mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan terhadap karyawannya. Kerangka teori yang penulis gunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang akan bertumpu pada data sekunder dan data primer. Dan juga penulis menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dan penulis menggunakan analisa data berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari studi kasus yang dilakukan oleh penulis adalah karyawan Waroeng Spesial Sambal berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa diberikannya fasilitas BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan Waroeng Spesial Sambal dikarenakan terdapat karyawan yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja di dalam bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak normatif pekerja yang harus dilindungi. Dan akibat hukumnya yaitu Waroeng Spesial Sambal dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan yaitu berupa sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAgus, Dede197008202005011002
Thesis advisorAnwar, Jarkasi1970030120081210002
Additional Information: The current era of globalization of the world economy has a very important role of employment in the world of trade. Likewise the existence of every company in the Indonesian economic system. The state provides guarantees for workers who are protected by social security. In carrying out social security, a Social Security Administering Body or BPJS is formed. This research was carried out by focusing on: How is the legal protection for Waroeng Spesial Sambal employees who have not been registered with BPJS Ketenagakerjaan according to Law Number 24 year 2011 concerning BPJS and the legal consequences for Waroeng Spesial Sambal entrepreneurs who do not register BPJS Ketenagakerjaan for their employees. The theoretical framework that the author uses is the Theory of Legal Protection and Theory of Justice The research method used in writing this thesis is a normative and empirical juridical research method, which will rely on secondary data and primary data. And also the author uses a problem approach which consists of a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. And the writer uses data analysis in the form of qualitative descriptive analysis. The results of the research from the case study conducted by the author are that Waroeng Special Sambal employees are entitled to legal protection in the form of BPJS Employment facilities provided by the Waroeng Special Sambal company because there are employees who are not registered with BPJS Ketenagakerjaan. Legal protection for workers in the field of employment is urgently needed in the context of fulfilling workers' normative rights which must be protected. And the legal consequence is that Waroeng Special Sambal can be subject to sanctions based on Article 17 of Law Number 24 of 2011 concerning BPJS Employment, namely in the form of administrative sanctions. Administrative sanctions in question are in the form of written warnings, fines, and/or not receiving certain public services.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perusahaan Legal Protection, Labor, Company
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: mr Faris Sulthon Faris
Date Deposited: 12 Oct 2023 09:25
Last Modified: 12 Oct 2023 09:25
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28368

Actions (login required)

View Item View Item