Putri Syahdini, Aliefia (2023) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMBANGUNAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN SEBAGAI ALAT PEMBATAS KECEPATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_02.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_03.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_04.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_05.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text Aliefia Putri Syahdini_1111190022_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

The authority of the Tangerang Regency Transportation Agency in the installation of road user control and safety devices as speed limiting devices is based on Article 13 of Tangerang Regent Regulation Number 93 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, and Functions, and Work Procedures of the Transportation Agency in the form of conducting traffic engineering activities. in its installation, there are still people who install these speed limiting devices that are not in accordance with the specifications of the speed limiting devices that should have been regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 14 of 2021 concerning Amendments to the Minister of Transportation Regulation Number 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices, and the installation is carried out without permission from the local agency. The identification of the problem, namely How is the Implementation of the Authority of the Tangerang Regency Transportation Agency in the Construction of Road User Control and Safety Devices as Speed Limiting Devices, and What is the standard operating procedure process for obtaining approval for the installation of Road User Control and Safety Devices by the community. The theories used are Authority Theory and Law Enforcement Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to the research. Data obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. As a result of the research, the Tangerang Regency Transportation Agency obtained its legal authority through attribution. In its implementation in the field, there are 7 (seven) stages in the process of this traffic engineering activity, and in its implementation, the Tangerang Regency Transportation Agency also experienced several obstacles such as funding and installation time. The absence of legal certainty is because the Tangerang Regency Transportation Agency does not have a Standard Operating Procedure (SOP) in place, so there are no strict sanctions against violators. However, there are 3 (three) technicalities in the process of obtaining approval from the community to install speed limiting devices.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fasyehhudin, Mohamad 196212092001121001 Thesis advisor Ikomatussuniah, Ikomatussuniah 19800224201442001
Additional Information:	Pelaksanaan pembangunan terdapat masyarakat yang memasang alat pembatas kecepatan ini tidak sesuai dengan spesifikasi alat pembatas kecepatan yang seharusnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan, serta pemasangan tersebut dilakukan tanpa izin dari dinas setempat. Identifikasi masalahnya sebagai berikut, Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam Pembangunan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagai Alat Pembatas Kecepatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dan Bagaimana proses standar operasional prosedur (SOP) untuk mendapatkan persetujuan pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam Pembangunan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagai Alat Pembatas Kecepatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang memperoleh wewenangnya secara hukum melalui atribusi. Dalam implementasinya di lapangan, terdapat 7 (tujuh) tahap dalam proses kegiatan rekayasa lalu lintas ini, serta dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang juga mengalami beberapa kendala seperti pendanaan dan waktu pelaksanaan pemasangannya. Tidak adanya kepastian hukum dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Namun, terdapat 3 (tiga) teknis dalam proses mendapatkan persetujuan oleh masyarakat untuk membangun alat pembatas kecepatan.
Uncontrolled Keywords:	Authority, Law Enforcement, Speed Limiting Device Kewenangan, Penegakan Hukum, Alat Pembatas Kecepatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Aliefia Putri Syahdini
Date Deposited:	24 Aug 2023 09:56
Last Modified:	24 Aug 2023 09:56
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28104

Actions (login required)

View Item