ANGELA, YOSHI (2023) PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KEPADA AHLI WARIS ATAS SENGKETA LAHAN SEKOLAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng Jo Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT BTN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Yoshi Angela_1111190226_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_02.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_03.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_04.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_05.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) |
|
Text
1111190226_1111190226_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) |
|
Text
Yoshi Angela_1111190226_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The government carrying out the development needs land, but not infrequently in practice must take people's land. Many problems arise because residents do not accept the government's form and amount of compensation. Identification of the problem, how to determine compensation for heirs and whether the compensation is based on Decision No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng Jo Decision No.151/PDT/2020/PT BTN of Tangerang Regency Government, implemented based on the Public Interest Law No. 2 of 2012, is correct. The theory used in this study is justice and legal certainty. The research method used is statute, conceptual and case-related approaches. The data source used is secondary data as the main data supported by primary data using field study techniques and then analyzed descriptively qualitatively. The research shows there are still no standards for compensating owners of land affected by land acquisition activities in the public interest. When determining state compensation, only physical losses are calculated, but non-physical losses are not taken into consideration. Determining the amount of compensation for owners of land rights cannot ask for the amount compensation, only based on the results of the appraisal team's assessment. The government has committed an unlawful act because it took land unilaterally and had no legal basis for rights. Compensation based on Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in The Public Interest is still not appropriate because there is no regulation regarding compensation for unlawful acts. Compensation must be able to provide welfare and prosperity for land rights holders. There needs to be clear legal regulations regarding compensation for acts against the law.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah dalam rangka mengadakan pembangunan membutuhkan tanah, namun tidak jarang dalam pelaksanaannya harus mengambil tanah rakyat. Banyak permasalahan muncul karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana metode penentuan sampai penetapan besaran ganti rugi terhadap ahli waris dan apakah pemberian ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2019/ PN. Tng Jo Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT BTN oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Kepentingan Umum telah tepat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang dipakai adalah Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan studi lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ganti kerugian terhadap pemilik hak atas tanah belum memiliki kepastian tolak ukur yang jelas atas objek yang terkena kegiatan pengadaan tanah. Penetapan ganti kerugian oleh pemerintah hanya menghitung kerugian secara fisik, namun belum menghitung kerugian non fisik. Penentuan besaran ganti kerugian pemilik hak atas tanah tidak dapat mengajukan usulan besaran ganti kerugian, hanya berdasarkan hasil penilaian tim penilai. Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengambil lahan secara sepihak dan tidak memiliki dasar hak yang sah. Pemberian ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum masih belum tepat karena tidak ada pengaturan mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pemberian ganti kerugian seharusnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pemegang hak atas tanah. Perlu adanya aturan hukum yang jelas tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Compensation, Land Disputes, Unlawful Acts. Ganti Kerugian, Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Yoshi Angela | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Aug 2023 14:46 | |||||||||
| Last Modified: | 09 Aug 2023 14:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/27914 |
Actions (login required)
 |
View Item |