AZHARI, ARDHAN (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada : PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT UNDANG-.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada : PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang) ABSTRAK Ardhan Azhari 1111101376 Semakin meningkatnya daya konsumsi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang salah satunya dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan mempermudah kebutuhan masyarakat dengan fasilitas pembiayaan kredit dengan bunga rendah dengan menggunakan sistem jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksekusi Jaminan Fidusia akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang dan untuk mengetahui upaya hukum dan perlindungan konsumen yang mengalami Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa titel eksekutorial oleh PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang dan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Kanwil Banten. PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia tidak berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia sebelum diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Perusahan Pembiayaan wajib untuk mendaftarkan serifikat jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur yang mengalami Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa titel eksekutorial adalah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan gugatan pengadilan. Atas perbuatan tersebut PT.FIF telah melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Leasing.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada : PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang) ABSTRAK Ardhan Azhari 1111101376 Semakin meningkatnya daya konsumsi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang salah satunya dipengaruhi oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan mempermudah kebutuhan masyarakat dengan fasilitas pembiayaan kredit dengan bunga rendah dengan menggunakan sistem jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksekusi Jaminan Fidusia akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang dan untuk mengetahui upaya hukum dan perlindungan konsumen yang mengalami Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa titel eksekutorial oleh PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang dan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Kanwil Banten. PT. Federal International Finance (PT. FIF) Astra Serang tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia tidak berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia sebelum diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Perusahan Pembiayaan wajib untuk mendaftarkan serifikat jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur yang mengalami Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa titel eksekutorial adalah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan gugatan pengadilan. Atas perbuatan tersebut PT.FIF telah melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Leasing. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2021 04:32 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2021 04:32 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2776 |
Actions (login required)
 |
View Item |