Atul Holidah, Lulu (2023) PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PENIPUAN MAHAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Lulu Atul Holidah_1111190250_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_02.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_03.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_04.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_05.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Lulu Atul Holidah_1111190250_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
A marriage is valid both according to religion and state law if it is carried out by fulfilling all the pillars and conditions of marriage. In addition, in carrying out a marriage there are obligations that must be fulfilled by the prospective husband. The obligation is to hand over the dowry to the prospective wife when the marriage ceremony takes place. In the case of Decision Number: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. explain the existence of dowry fraud. At the time of the marriage contract, it was stated that the dowry to be given was in the form of shares worth IDR 121,000,000 (one hundred and twenty million rupiah) and 2.5 gold rings and a set of prayer tools. However, the share dowry could not be liquidated and the gold ring that was given turned out to be fake. If in carrying out a marriage there is an element of fraud, a request for annulment of the marriage can be made to the religious court. Identification of the problem in this study is whether fraud against dowry in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law can annul a marriage and what are the legal consequences that can arise from annulment of a marriage in Decision No. : 7584/Pdt.G/2021/PA. Cibinong. This study uses maslahah mursalah theory and legal protection theory. This research was conducted using a qualitative normative juridical method using a case approach. In this study it was found that the marriage was granted by the religious court to be annulled because there was dowry fraud. This research resulted in the conclusion that a marriage can be annulled by a court if there is an element of fraud and the legal consequences that arise from the existence of a decision Number: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn are the breakup of marital relations that have been done before and are considered never to have existed and never happened before and was declared invalid because the husband had committed dowry fraud. So that the marriage between Defendant II and Defendant I which took place at the Office of Religious Affairs in Cigombong District, Bogor Regency on 21 February 2021 was null and void by law. Then Defendant II's marriage to Defendant I was crossed out from the marriage register book at the KUA, Cigombong District, Bogor Regency.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan Selain itu dalam melangsungkan perkawinan terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami. Adapun kewajibannya adalah menyerahkan mahar kepada calon istri ketika berlangsungnya akad nikah. Pada kasus Putusan Nomor: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. menjelaskan adanya penipuan mahar. Saat akad nikah disebutkan bahwa mahar yang akan diberikan berupa saham senilai RP 121.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan cincin emas 2,5 dan seperangkat alat sholat. Namun mahar saham tersebut tidak dapat dicairkan dan cincin emas yang diberikan ternyata palsu. Apabila dalam melangsungkan perkawinan terdapat unsur penipuan maka dapat dilakukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah penipuan terhadap mahar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat membatalkan perkawinan dan Apakah akibat hukum yang dapat timbul dari pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cibinong. Penelitian ini menggunakan teori maslahah mursalah dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan melakukan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama untuk dibatalkan karena terdapat penipuan mahar. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila terdapat unsur penipuan serta Akibat hukum yang timbu dari adanya putusan Nomor: 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn adalah putusnya hubungan perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sebelumnya serta dinyatakan tidak sah karena pihak suami telah melakukan penipuan mahar. Sehingga perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2021 batal demi hukum. Kemudian pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I dicoret dari buku daftar register pernikahan di KUA Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage annulment, Dowry Fraud Pembatalan Perkawinan, Penipuan Mahar | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Lulu Atul Holidah | |||||||||
| Date Deposited: | 02 Aug 2023 14:02 | |||||||||
| Last Modified: | 02 Aug 2023 14:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/27456 |
Actions (login required)
 |
View Item |