FAZRIYAH HARYONO, EFA (2017) PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPAT.PDF Restricted to Registered users only Download (33MB) |
Abstract
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh : Efa Fazriyah Haryono 1111132504 ABSTRAK Perkawinan merupakan pondasi sebuah rumah tangga, kehidupan rumah tagga tidak dapat terhindar dari adanya masalah. Masalah yang muncul kerap kali merujuk pada perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Hal serupa ditentukan oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, kenyataan yang ada di Desa Muara Kecamatan Wanasalam masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu apakah status dan akibat hukum perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan dilengkapi dengan data primer, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sementara metode analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perceraian di luar sidang Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah tidak sah karena perceraian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi perceraian sehingga pasangan suami dan isteri tersebut tetap terikat dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya yaitu suami dan isteri yang cerai tersebut tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain melalui Kantor Urusan Agama, hak isteri, hak anak serta perlindungan anak pasca perceraian tidak terjamin secara hukum sehingga apabila suami melalaikan kewajibannya, isteri tidak dapat menuntut melalui Perngadilan Agama, pembagian harta bersama tidak terjamin, dan mempersulit administrasi kependudukan negara. Kata kunci : Perceraian, di luar sidang, Pengadilan Agama.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA MUARA KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh : Efa Fazriyah Haryono 1111132504 ABSTRAK Perkawinan merupakan pondasi sebuah rumah tangga, kehidupan rumah tagga tidak dapat terhindar dari adanya masalah. Masalah yang muncul kerap kali merujuk pada perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Hal serupa ditentukan oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, kenyataan yang ada di Desa Muara Kecamatan Wanasalam masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu apakah status dan akibat hukum perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan dilengkapi dengan data primer, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sementara metode analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perceraian di luar sidang Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak adalah tidak sah karena perceraian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi perceraian sehingga pasangan suami dan isteri tersebut tetap terikat dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya yaitu suami dan isteri yang cerai tersebut tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain melalui Kantor Urusan Agama, hak isteri, hak anak serta perlindungan anak pasca perceraian tidak terjamin secara hukum sehingga apabila suami melalaikan kewajibannya, isteri tidak dapat menuntut melalui Perngadilan Agama, pembagian harta bersama tidak terjamin, dan mempersulit administrasi kependudukan negara. Kata kunci : Perceraian, di luar sidang, Pengadilan Agama. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2021 02:26 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2021 02:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2735 |
Actions (login required)
 |
View Item |