NURUL PURBANDARI, TANTRI (2023) TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANGERANG (STUDI KASUS DI LOKA POM KABUPATEN TANGERANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_02.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) |
|
Text (BAB III)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_03.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) |
|
Text (BAB IV)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_04.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) |
|
Text (BAB V)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_05.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
Tantri Nurul Purbandari_1111180414_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) |
Abstract
The Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM is a government institution engaged in drug and food supervision as regulated in Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. In carrying out its duties, BPOM plays a role in supervising cosmetics that contain harmful ingredients for the skin. The prohibition on the circulation of cosmetics without a BPOM distribution permit is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health as well as law number 8 of 1999 concerning consumer protectionand may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. This research was conducted with the aim of determining the factors and efforts made by the Tangerang Regency POM Workshop as an agency of BPOM authorized to supervise drugs and food in Tangerang Regency. The type of research used is Normative Juridical with research specifications in descriptive analysis. The research data was obtained from two types of data, namely primary data in the form of interviews with the Tangerang Regency POM Workshop and field monitoring related to the sale of cosmetics without a distribution permit in the Tangerang Regency area and secondary data with an approach to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the authority of the Food and Drug Supervisory Agency and Regulations Government Number 58 of 2001 concerning Development and Supervision of Consumer Protection Implementation. The results of the research obtained show that the factors that circulate cosmetics without BPOM distribution permits in the Tangerang Regency area are due to economic, geographical and enthusiast factors that are still very high. Meanwhile, the countermeasures carried out by the POM Workshop are divided into two searches, namely non-penal by coordinating strategically with agencies in Tangerang Regency for the first step of prevention and penal by coordinating strategically with the local sector police in terms of conducting investigations and investigations. Keywords : Cosmetics, BPOM, Distribution Permit, Factors, countermeasures
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Badan Pengawas Obat Dan Makanan atau yang disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintah yang bergerak dibidang pengawasan obat dan makanan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPOM berperan dalam hal mengawasi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya untuk kulit. Larangan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar BPOM diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta upaya-upaya yang dilakukan Loka POM Kabupaten Tangerang selaku instansi dari BPOM yang berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari dua jenis data yaitu data primer berupa wawancara dengan Loka POM Kabupaten Tangerang serta pemantauan lapangan terkait dengan penjualan kosmetik tanpa izin edar di wilayah Kabupaten Tangerang dan data sekunder dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan, faktor yang peredaran kosmetik tanpa izin edar BPOM di wilayah Kabupaten Tangerang adalah karena faktor ekonomi, geografis dan peminat yang masih sangat tinggi. Sementara Upaya penanggulangan yang dilakukan Loka POM terbagi menjadi dua cari yaitu secara non penal dengan berkoordinasi strategis bersama dinas-dinas di Kabupaten Tangerang untuk langkah awal pencegahan dan secara penal dengan berkoordinasi strategis bersama kepolisian sektor setempat dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : Kosmetik, BPOM, Izin Edar, Faktor, Upaya Penanggulangan | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords : Cosmetics, BPOM, Distribution Permit, Factors, countermeasures Kata Kunci : Kosmetik, BPOM, Izin Edar, Faktor, Upaya Penanggulangan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Tantri Nurul Purbandari | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Jul 2023 10:18 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Jul 2023 10:18 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/27167 |
Actions (login required)
 |
View Item |