Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

JASMINE, DEWI (2023) KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PENGELOLAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (610kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (472kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (479kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (334kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (189kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (423kB)
[img] Text
DEWI JASMINE_1111180153_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (652kB)

Abstract

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan hasil kehidupan. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD dengan memaksimalkan pemungutan pajak daerah, sektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusi dalam PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, Salah satu sumber pendapatan daerah di Kota Tangerang yang memberikan andil besar dibanding pendapatan daerah lainnya yaitu pemungutan pajak Reklame yang berada di wilayah Kota Tangerang. Adapun identifikasi masalahnya Bagaimanakah Kewenangan pengelolaan Pajak Reklame oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dan Apa yang menjadi hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame dan bagaimana cara mengatasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan dan Teori Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (libraryresearch) Kemudian juga melalui teknik bantuan media elektronik yaitu layanan internet (internet service) serta melakukan wawancara terhadap pejabat berwenang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Tangerang, dengan temuan bahwa Realisasi Pajak reklame di Kota Tangerang pada tahun 2020 sampai tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan dan melebihi target tersebut dengan capaian keberhasilan rata rata 124,53%.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNURIKAH, NURIKAH197612112001122001
Thesis advisorKUSUMANINGSIH, RILA198012262008122001
Additional Information: Regional taxes and levies are one of the main components of local revenue (PAD). Regional Own Revenue (PAD) is a source of regional income that can be used by each region to organize governance and regional development in accordance with the interests of the results of life. To reduce dependence on the central government, local governments seek to increase PAD by maximizing local tax collection, the sector that is most dominant in contributing to PAD is revenue derived from regional taxes. other areas, namely billboard tax collection in the Tangerang City area. As for the identification of the problem, how is the authority to manage advertisement tax by the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Tangerang towards increasing local revenue based on the Mayor Regulation of the City of Tangerang Number 42 of 2010 concerning Procedures for Managing Advertising Tax and what are the obstacles to the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Tangerang in increasing local revenue through advertisement tax and how to overcome it. The theory used in this research is Authority Theory and Tax Theory. The research method used in this research is empirical juridical or sociological juridical research. By using data collection techniques in this research, it is carried out through library research techniques, then also through electronic media assistance techniques, namely internet services and conducting interviews with authorized officials. at the Tangerang City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD), with the finding that the Realization of Advertising Tax in Tangerang City from 2020 to 2021 has met the targets set and exceeded these targets with an average success achievement of 124.53%.
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah Authority, Advertising Tax, Local Revenue
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: DEWI JASMINE JASMINE
Date Deposited: 27 Jul 2023 10:06
Last Modified: 27 Jul 2023 10:06
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/27160

Actions (login required)

View Item View Item