Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN DPRD PROVINSI BANTEN TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDY KASUS PENJABAT GUBERNUR PROVINSI BANTEN)

Febriansyah, Bagas (2023) KEWENANGAN DPRD PROVINSI BANTEN TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDY KASUS PENJABAT GUBERNUR PROVINSI BANTEN). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (SKRIPSI)
Bagas Febriansyah_1111180319_Fulltex.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (304kB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237kB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (345kB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (275kB)
[img] Text
Bagas Febriansyah_1111180319_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The president's basis for appointing the Acting Governor is Law number 10 of 2016 which then appeared Presidential Decree number 50/P dated 20 May 2022, the Ministry of Home Affairs then appointed the Acting Governor who was sent through Presidential Decree and Law, because it is related to the authority of PJ in administering government, the revocation mechanism must be locked in accordance with the 1945 Constitution. In Article 101 Letter D of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government it is explained that the provincial DPRD has the authority to dismiss regional heads. The appointment of the Acting Governor of Banten Province has not been ratified by the regional autonomy body/DPRD of Banten Province, and part of decentralization has not been ratified. As for the difficulty, what is the authority of the Banten Provincial DPRD regarding the Appointment of the Acting Governor of Banten Province Based on Law Number 23 of 2014?, What are the Procedures and Appointments of the Acting Governor of Banten Province After the Constitutional Court Decision?, The theory used is the theory of authority and the theory of Regional Government Research methods empirical juridical. Specifications of descriptive analysis research. The data sources used are primary data sources supported by primary, tertiary, and secondary data. Data collection techniques are interviews, documentation, and literature study. The results of the Study on the Authorities of the Banten Provincial DPRD regarding the Appointment of the Acting Governor of Banten Province, namely the Banten Provincial DPRD did not exercise their authority because the president had issued a Presidential Decree through the proposal of the Minister of Home Affairs. Affairs. In conclusion, the DPRD of Banten Province regarding the appointment of Acting Guhernur Banten does not yet have the authority to propose the name/appointment of Acting Governor of Banten Province because it has issued Presidential Decree Number 50/P. Compiled and co-organized by the DPRD and the Acting Governor of Banten Province

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehhudin, Mohamad196212092001121001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: Dasar presiden mengangkat Penjabat Gubernur yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang selanjutnya muncul keppres nomor 50/P pada tanggal 20 mei 2022, kemendagri selanjutnya melantik penjabat gubernur yang di utus melalui keppres dan Undang-Undang tersebut, karna berkaitan dengan kewenangan pj terhadap penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme pen. gangkatan yang harus demokratis sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 101 Huruf D UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki kewenangan dalam pengangkatan Kepala Daerah. Pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Banten belum terlegitimasi oleh lembaga otonomi daerah/DPRD Provinsi Banten, belum terlegitimasi sebagian dari desentralisasi. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana kewenangan DPRD Provinsi Banten terhadap Pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?, Bagaimana prosedur dan pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Banten pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?, Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan sumber data primer yang ditunjang oleh data primer, tersier, sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian mengenai Kewenangan DPRD Provinsi Banten terhadap pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Banten yaitu DPRD Provinsi Banten tidak melakukan kewenangannya dikarnakan presiden sudah menerbitkan Keputusan Presiden melalui usulan Mendagri. Kesimpulanya DPRD Provinsi Banten terhadap pengangkatan Penjabat Guhernur Banten belum memiliki kewenangan mengusulkan nama/mengangkat Penjabat Gubernur Provinsi Banten dikarnakan telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Saranya agar DPRD Provinsi Banten mempertanyakan bagaimana legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Banten karena ini berimplikasi dengan RPJMD dan RKPD yang disusun dan diselenggarakan secara bersama-sama DPRD dan Penjabat Gubernur Provinsi Banten
Uncontrolled Keywords: Authority, Appointment of Acting Governor, Regional Government Kewenangan, Pengangkatan Penjabat Gubernur, Pemerintahan Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Bagas Febriansyah Febriansyah
Date Deposited: 20 Jul 2023 11:29
Last Modified: 20 Jul 2023 11:29
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/26584

Actions (login required)

View Item View Item