Yusuf, Muhammad (2023) PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) (Studi Kasus Sengketa Transaksi Derivatif Antara Standard Chartered Bank dengan PT Nubika Jaya). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Muhammad Yusuf_1111190160_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text Muhammad Yusuf_111119060_01.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_02.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_03.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_04.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_05.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text Muhammad Yusuf_1111190160_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)

Abstract

Changes in foreign exchange rates are often unexpected and have an impact on company interests, therefore companies need to carry out risk management, one of which is by implementing hedging or derivative transaction instruments hedging. Hedging is an alternative to risk management to protect company assets from losses caused by risks that occur. Identification of the problem in this study is how to protect customers in speculative foreign exchange derivative transactions based on the Banking Law juncto UU no. 24 of 1999 and how the implementation of foreign currency derivative transactions in foreign exchange transaction disputes between Standard Chartered and PT Nubika Jaya is related to the prudential banking principle. Banks with certainty and fairness are needed to be felt both for customers and with the bank itself so that the theory of certainty and fairness is used by the author in analyzing these problems. This study uses a normative juridical method, using laws and legal principles in conducting research. The data sources used in this research are secondary data sources which are analyzed qualitatively. In the application of these derivative instruments, of course, a legal basis is needed, namely Law no. 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the Exchange Rate System. Disputes that occur are not only due to frequent fluctuations in foreign exchange rates, but also due to the lack of existing regulations to comprehensively protect both parties. In writing this is included prudential banking principle in order to minimize the risks that occur. This research concludes that these regulations provide wide-ranging leeway for Bank Indonesia (BI) to regulate foreign exchange and foreign currency traffic through Bank Indonesia Regulations, in reality BI has limited authority in the scope of establishing policies and disputes between Standard Chartered Bank and PT Nubika Success was caused by this, apart from that the transaction did not start in good faith and it happened asymmetric information. So the suggestions in this study are the need for strengthening Law No. 24 of 1999 to become a comprehensive regulation and the need to strengthen synergy between related state institutions.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Sri Agustina, Rani 197908032003122002 Thesis advisor Anwar, Jarkasih 197003012008121002
Additional Information:	Perubahan kurs valuta asing seringkali tidak terduga dan berdampak pada kepentingan perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan sebuah manajemen risiko salah satunya dengan menerapkan instrumen transaksi derivatif lindung nilai atau hegding. Lindung nilai merupakan salah satu alternatif dari manajemen risiko untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan dari kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang terjadi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi derivatif valuta asing yang bersifat spekulatif berdasarkan UU Perbankan juncto UU No. 24 Tahun 1999 dan bagaimana pelaksanaan transaksi derivatif valuta asing dalam sengketa transaksi valuta asing antara Standard Chartered dengan PT Nubika Jaya dihubungkan dengan asas kehati-hatian (prudential banking principle).Bank dengan kepastian dan keadilan diperlukan untuk dirasakan baik untuk nasabah maupun dengan bank itu sendiri sehingga teori kepastian dan keadilan tersebut yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitiatif. Dalam penerapan instrumen derivatif tersebut tentunya diperlukan sebuah dasar hukum yaitu UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Sengketa yang terjadi bukan hanya karena fluktuasi kurs valuta asing yang seringkali berubah, tetapi juga dikarenakan kurangnya regulasi yang ada untuk melindungi kedua belah pihak secara komprehensif. Dalam penulisan ini disertakan prudential banking principle demi meminimalisir risiko yang terjadi. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan peraturan tersebut memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia, pada realisasinya BI memiliki kewenangan yang terbatas dalam lingkup menetapkan kebijakan dan sengketa antara Standard Chartered Bank dengan PT Nubika Jaya diakibatkan oleh hal tersebut, selain itu transaksi tersebut memang tidak diawali dengan itikad baik dan terjadi asymmetric information. Sehingga saran dalam penelitian ini perlunya adanya penguatan UU No.24 Tahun 1999 menjadi peraturan yang komprehensif dan perlunya penguatan sinergitas antar lembaga negara terkait.
Uncontrolled Keywords:	Derivative Transactions, Foreign Exchange, Certainty and Fairness, Precautionary Principle. Transaksi Derivatif, Valuta Asing, Kepastian dan Keadilan, Asas Kehati-hatian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Yusuf -
Date Deposited:	12 Jul 2023 11:07
Last Modified:	12 Jul 2023 11:07
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/26047

Actions (login required)

View Item