Rahayu, Farika (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP MENGENAI PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP TATA RUANG DI PT. HYUN INDONESIA DI DESA SUKALAKSANA KECAMATAN CURUG KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Farika Rahayu_1111190091_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_02.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_03.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_04.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) |
|
Text
Farika Rahayu-1111190091_05.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
|
Text
Farika Rahayu_1111190091_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) |
Abstract
The local government has the authority to maintain public order and community protection that occurs in companies that have not met the licensing requirements as required by the Serang City Government. The identification of problems in this study is how to implement local government authority related to environmental management and monitoring efforts regarding environmental approval of spatial planning at PT. Hyun Indonesia and whether the obstacles to the implementation of local government authority related to environmental management and monitoring efforts regarding environmental approval of spatial planning at PT. Hyun Indonesia. The theories used are authority theory and law enforcement theory. This study used empirical juridical research methods. The research specification used is analytical descriptive research. This study used primary data sources and secondary data. Data collection techniques in this study are using literature research techniques and field research. Data analysis in this study used a qualitative descriptive approach. The results of the study are that local governments are obliged to determine and implement UKL-UPL policies in environmental permits and PPLH permits. PT. Hyun Indonesia has not fulfilled the environmental approval on spatial planning, and the environmental agency has not carried out the relocation of activities to a place that complies with the RTRW. The Serang City Environmental Office gave administrative sanctions to PT. Hyun Indonesia for non-compliance with environmental document management or may be subject to disincentive. The obstacle is that many entrepreneurs do not understand and understand about UKL-UPL. The length of time for UKL-UPL repair by employers. The lack of public awareness and entrepreneurs who still lack the importance of the environment. Limited public knowledge of UKL-UPL documents. The conclusion is PT. Hyun Indonesia has not fulfilled the environmental approval on spatial planning, and the environmental agency has not carried out the relocation of activities to a place that complies with the RTRW. The recommended suggestion is that the Serang City regional regulation on UKL-UPL be passed so that there is a regulation that covers environmental permits and explains spatial planning in Serang City.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terjadi pada perusahaan yang belum memenuhi syarat perizinan yang sebagaimana di syaratkan oleh Pemerintah Kota Serang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kewenangan pemerintah daerah terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mengenai persetujuan lingkungan terhadap tata ruang di PT. Hyun Indonesia dan apakah hambatan pelaksanaan implementasi kewenangan pemerintah daerah terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mengenai persetujuan lingkungan terhadap tata ruang di PT. Hyun Indonesia. Teori yang digunakan ialah teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan dan melaksanakan kebijakan UKL-UPL dalam izin lingkungan dan izin PPLH. PT. Hyun Indonesia belum memenuhi persetujuan lingkungan terhadap tata ruang, dan dinas lingkungan hidup belum melaksanakan relokasi kegiatan ke tempat yang sesuai RTRW. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memberikan sanksi administratif kepada PT. Hyun Indonesia atas ketidakpatuhan terhadap pengelolaan dokumen lingkungan atau dapat dikenakan disinsentif. Hambatan banyak pengusaha yang belum paham dan mengerti tentang UKL-UPL. Lamanya waktu perbaikan UKL-UPL oleh pengusaha. Minimnya kesadaran masyarakat dan pengusaha yang masih kurang akan pentingnya lingkungan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan dokumen UKL-UPL. Kesimpulannya adalah PT. Hyun Indonesia belum memenuhi persetujuan lingkungan terhadap tata ruang, dan dinas lingkungan hidup belum melaksanakan relokasi kegiatan ke tempat yang sesuai RTRW. Saran yang direkomendasikan yaitu peraturan daerah Kota Serang tentang UKL-UPL disahkan agar adanya peraturan yang mencakup tentang izin lingkungan dan menjelaskan penataan ruang di Kota Serang. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, UKL-UPL, Environmental Approval. Kewenangan, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mrs Farika Rahayu | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Jul 2023 13:56 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Jul 2023 13:56 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/26042 |
Actions (login required)
 |
View Item |