Tinjauan Yuridis Putusan Lepas (Onslag Van Recht Vervolging) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Dalam Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi PT Pertamina (Studi Kasus Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus.2020)

ANGELINA, ASIMA ROMIAN (2023) Tinjauan Yuridis Putusan Lepas (Onslag Van Recht Vervolging) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Dalam Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi PT Pertamina (Studi Kasus Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus.2020). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Asima Romian Angelina_1111190258_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_02.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_03.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_04.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_05.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Asima Romian Angelina_1111190258_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)

Abstract

Corruption is an act that results in state financial losses and also violates the social and economic rights of the community in a broad manner so that it is systemic. As a criminal act that has a major impact on state finances, perpetrators of corruption crimes should be punished as they do. However, in practice, not all perpetrators of corruption crimes are convicted of conviction, one of which is decided by a free verdict. The identification of problems in this study is how the application of the release verdict (onslag van recht vervolging) in the decision of corruption criminal cases based on the dualism theory and how the juridical review of the release verdict (onslag van recht vervolging) on corruption criminal cases by the directors of SOEs (PT Pertamina) in decision number 121 K / Pid.Sus / 2020 according to the theory of criminal liability. The theories used in the study are dualism theory and criminal liability theory. The study was conducted by normative juridical method uses laws and regulations and legal principles in conducting a research approach. The data sources used in this study are secondary data sources that are analyzed qualitatively. The result obtained from this study is that the defendant's actions have fulfilled the elements of criminal acts as in the dualistic stream so that they can be called criminal acts. The defendant has also fulfilled mens rea and actus reus as the main determinants of guilt and determinants of the severity of the crime. This study concluded that there is a misconception regarding the application of the Business Judgement Rule doctrine in corruption cases which is used as immunity for SOE directors in their business decisions. So that the suggestions in this study are expected to have a more detailed justification of the doctrine of Business Judgement Rule so as to create law enforcement efficiency and justice in a judge's decision.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	MOHAS, MUHYI	196109212000121001
Thesis advisor	FATHUROKHMAN, FERRY	198102152006041001

Additional Information:

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga dapat bersifat sistemik. Sebagai tindak pidana yang berdampak besar bagi keuangan negara, selayaknya pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana sebagaimana perbuatannya. Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku tindak pidana korupsi diputus dengan pemidanaan, salah satunya diputus dengan putusan lepas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan putusan lepas (onslag van recht vervolging) dalam putusan perkara pidana korupsi berdasarkan teori dualisme dan bagaimana tinjauan yuridis putusan lepas (onslag van recht vervolging) terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN (PT Pertamina) dalam putusan nomor 121 K/Pid.Sus/2020 menurut teori pertanggungjawaban pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori dualisme dan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dalam melakukan pendekatan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di analisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dalam aliran dualistis sehingga dapat disebut dengan perbuatan pidana. Terdakwa juga telah memenuhi mens rea dan actus reus sebagai penentu utama adanya kesalahan dan penentu berat ringannya pidana. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat adanya miskonsepsi mengenai penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam perkara tindak pidana korupsi yang digunakan sebagai imunitas direksi BUMN pada keputusan bisnisnya. Sehingga saran dalam penelitian ini diharapkan adanya justifikasi yang lebih rinci mengenai doktrin Business Judgement Rule sehingga terciptanya efisiensi penegakan hukum dan keadilan dalam sebuah keputusan hakim.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum

Depositing User:

Asima Romian Angelina

Date Deposited:

04 Jul 2023 09:50

Last Modified:

04 Jul 2023 09:50

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/25781