NURRIZQI MUHIBBY, ACHMAD (2023) DISPARITAS PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM AKIBAT DICABUTNYA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER -036/A/JA/09/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_02.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_03.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_04.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_05.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) |
|
Text
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
ACHMAD NURRIZQI MUHIBBY_1111160261_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Disparity is an inequality of punishments in similar conditions or situations. This becomes a problem when the range of differences in sentences handed down between similar cases is so large that it creates injustice and can generate suspicions in the community, therefore this discourse on disparities is not meant to eliminate differences but to reduce the ranges of differences in sentencing. Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia number: PER-036/A/JA/09/2011 is a guideline for the Attorney General in general crimes that regulates prosecution. However, through the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia number 13 of 2019, the guidelines were revoked because they were considered less relevant. So many charges in adjacent cases lead to disparities in prosecutions. Based on this background, the problem studied in this research is How can the revocation of standard operational procedures for the Attorney General's Office cause disparities? and How are the legal consequences of disparities in prosecution? The theory used in this research is law enforcement theory and justice theory. This study uses a normative juridical method. The research approach uses literature. The data sources used in this research are secondary data sources which are then analyzed qualitatively. The results of this study are to create order and legal certainty in society related to disparities, guidelines related to standard operating procedures are considered necessary to reduce disparities in prosecutions. And holding training for young attorney generals so that they have integrity in conducting cases, so that the goal of punishment in the form of legal awards can be achieved in related cases. This also results in the administration of punishment which eliminates respect for the law, to prevent this, it is necessary to follow up on the revocation of this regulation.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Disparitas merupakan ketidaksetaraan hukuman dalam kondisi atau situasi yang serupa. Hal ini menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dimasyarakat, oleh karenanya diskursus mengenai disparitas ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman. Peraturan jaksa agung republik Indonesia nomor: PER-036/A/JA/09/2011 merupakan suatu pedoman kejaksaan dalam tindak pidana umum yang mengatur tentang penuntutan. Namun melalui peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 13 tahun 2019. Pedoman tersebut dicabut karena dianggap kurang relevan. Sehingga banyak tuntutan pada kasus-kasus yang berdekatan menyebabkan disparitas dalam penuntutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana dicabutnya standar operasional prosedur kejaksaan menyebabkan disparitas? dan Bagaimana akibat hukum dari terjadinya disparitas dalam penuntutan?. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat terkait disparitas maka pedoman terkait standar operasional prosdur ini dianggap perlu untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam penuntutan. Dan diadakannya pelatihan untuk jaksa agung muda agar memiliki integritas dalam melakukan perkara, agar tujuan pemidanaan beruoa penghargaan hukum dapat tercapai pada kasus kasus terkait. Hal ini berakibat juga pada administrasi dalam pemidanaan yang menghilangkan pernghargaan terhadap hukum, untuk mencegah hal tersebut maka perlu adanya tindak lanjut dari dicabutnya peraturan ini. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Disparity, Standard Operating Procedure (SOP), Law Enforcemen Disparitas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Penegakan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr achmad nurrizqi muhibby | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2023 09:37 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Jul 2023 15:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/25770 |
Actions (login required)
 |
View Item |