Arifinal, Mochamad GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) SEBAGAI ARAH POLITIK NEGARA HUKUM INDONESIA. In: FGD REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN MODEL GBHN, 04 Mei 2016, Hotel Ledian Serang. (Unpublished)

Text (FOKUS GROUP DISCUSSION) PDF_Makalah GBHN.pdf - Presentation Download (6MB)

Abstract

Perubahan kondisi suatu negara kadang berjalan secara perlahan-lahan, kadang dapat pula berjalan cepat. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia beberapa waktu yang lalu dirasakan begitu cepat, bahkan dapat dikatakan begitu progresif, yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. Pada saat reformasi, kurun waktu antara tahun 1999 s.d 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil amandemen yang telah dilakukan sampai empat kali itu bukanlah suatu harga mati, artinya kapan saja dapat berubah sekatu-waktu, mungkin saja suatu Ketika arah politik Indonesia telah berubah Kembali sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan Kembali amandemen sesuai dengan political will dimasa kini atau dimasa yang akan datang.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SH, MH, Dr Mochamad Arifinal
Date Deposited:	15 Jun 2023 16:10
Last Modified:	15 Jun 2023 16:10
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/25480

Actions (login required)

View Item