Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Komparatif antara PPP dan PAN dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Tangerang)

Hizbullah, Zidan (2023) POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Komparatif antara PPP dan PAN dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Tangerang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Zidan Hizbullah_6670180116_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (205kB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (370kB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (159kB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (68kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Zidan Hizbullah_6670180116_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (231kB)
[img] Text
Zidan Hizbullah_6670180116_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (944kB)

Abstract

Nowadays, the government has provided space for women through the passing of various laws that aim to increase women's representation by 30 percent in politics. However, not all political parties pay attention to this. Women are often only used as the fulfillment of the requirements to participate in elections. Especially with political parties that use a closed recruitment mechanism and often harm one party, especially women. Hazan and Rahat's political party organizing theory related to political recruitment is used to dissect field findings. The author also uses the gender analysis offered by the Ministry of Home Affairs to see gender equity in the recruitment process for women's candidates in the two parties. This study uses a qualitative research method with a descriptive case study approach with a comparative structure. The results of this study are that PPP and PAN in recruiting women's candidates apply the same pattern, namely a tends to be exclusive and the implementation is by Article 29 paragraph (2) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties because these two parties carry out political recruitment openly. From a gender perspective, it was found that the recruitment process carried out by both parties was far from being fair because discriminatory treatment of women was still found. The reason for the lack of women occupying strategic serial numbers is that elite parties have deliberately prepared strategic serial numbers for those with social capital.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMA'ASAN MAYRUDIN, YEBY198805262019031008
Additional Information: Saat ini pemerintah telah memberikan ruang bagi perempuan melalui disahkannya berbagai UU yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di dunia politik. Tetapi tidak semua partai politik memperhatikan hal itu, kaum perempuan kerap kali hanya dijadikan pemenuhan syarat untuk mengikuti Pemilu. Apalagi dengan partai politik yang menggunakan mekanisme rekrutmen tertutup dan sering kali merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Teori pengorganisasian partai politik terkait rekrutmen politik milik Hazan dan Rahat digunakan untuk membedah temuan lapangan. Penulis juga menggunakan analisis gender yang ditawarkan oleh Kemendagri untuk melihat keadilan gender dalam proses rekrutmen Bacaleg perempuan di kedua partai tersebut. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif dengan struktur komparatif. Hasil penelitian ini adalah PPP dan PAN dalam melakukan rekrutmen Bacaleg perempuan menerapkan pola yang sama, yakni cenderung bersifat eksklusif dan pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, karena kedua partai ini melaksanakan rekrutmen politik secara terbuka. Dari perspektif gender, didapati jika proses rekrutmen yang dijalankan oleh kedua partai masih jauh dari kata adil, karena masih ditemukan perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Alasan sedikitnya perempuan menduduki nomor urut strategis disebabkan karena adanya elite partai yang telah sengaja menyiapkan nomor urut strategis kepada mereka yang memiliki modal sosial.
Uncontrolled Keywords: Gender Equity, Political Parties, Political Recruitment, Women. Keadilan Gender, Rekrutmen Politik, Partai Politik, Perempuan.
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Zidan Hizbullah
Date Deposited: 26 Jun 2023 16:27
Last Modified: 26 Jun 2023 16:27
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/25283

Actions (login required)

View Item View Item