Ifdar Muslim Chadhys Putra, Dimas (2023) IMPLEMENTASI PAJAK AIR TANAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_02.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_03.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_04.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_05.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
Text
Dimas Ifdar Muslim Chadhys Putra_1111170290_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) |
Abstract
Pajak air tanah adalah elemen baru pajak daerah di Kabupaten Serang dalam PerdaNomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang tentunya diharapkan mampu berkompeten dalam menyumbang penerimaan daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu wajib pajak air tanah yang tidak melaporkan objek pajak air tanahnya sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah yang dimana realisasi pajak nya dari tahun ke tahun tidak mencapi target yang ditentukan. Adapun identifikasi masalah yaitu Bagaimana implementasi pajak air tanah untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah?, kemudian Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak air tanah untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu desktiptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data berupa yuridis kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah. Adapun hasil dari penelitian skripsi yang peneliti lakukan menunjukan bahwa Implementasi Pajak Air tanah di Kabupaten Serang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada pasal 52, menyatakan bahwa besarnya tarif pajak air tanah ditetapkan tarif sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus). Besaran pokok Pajak terutang nya dihitung dengan cara mengalikan tarif. Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah Kabupaten Serang yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan sebagai wajib pajak, kurangnya saran dan prasarana (water meter), kurangnya aparat yang datang ke lapangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang yaitu sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, melakukan penagihan di bulan berjalan, pemasangan meter air, menaikkan harga dasar air tanah. Kesimpulannya adalah Kabupaten Serang realisasi pajak air tanah dari tahun ke tahun masih dikatakan belum optimal karena tidak mencapai target yang tentukan dan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang. Sarannya adalah seharusnya kegiatan pendataan khususnya dalam monitoring ke lapangan sebaiknya didampingi oleh perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang agar pendataan yang dilakukan akan lebih efektif. Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Groundwater tax is one of the new elements of regional tax in Serang Regency based on Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes which is certainly expected to be able to be competent in contributing regional revenues. The problem that occurs today is that it is still taxing groundwater taxpayers who do not report their groundwater tax objects so that it has an impact on the original income of the region where the realization of the tax from year to year does not meet the specified target.As for the identification of the problem, namely How is the implementation of groundwater tax to increase local income in Serang Regency based on Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes? and What are the obstacles faced and efforts made by the Local Government in collecting groundwater taxes to increase local revenues in Serang Regency? The theory used in this study is the theory of authority and tax collection theory.The research method used by the author is empirical juridical law. With analytical descriptive research specifications, data sources in the form of primary data and secondary data, data collection techniques in the form of literature studies and field studies, data analysis in the form of qualitative juridical, and research locations at the Regional Revenue Agency. The results of the thesis research that the researchers conducted show that the Implementation of Groundwater Tax in Serang Regency according to Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes in article 52, states that the groundwater tax rate is set at 20% (Twenty Percent) . The principal amount of tax payable is calculated by multiplying the rate. Obstacles experienced by the local government in the implementation of groundwater tax collection in Serang Regency are that there are still many taxpayers who do not report as taxpayers, lack of advice and infrastructure (water meter), lack of officers who come to the field. Efforts made by the local government of Serang Regency, namely outreach and direct approach to the community, billing in the current month, installing water meters, raising the basic price of groundwater. The conclusion from this study is that Serang Regency groundwater tax realization from year to year is still said to be not optimal because it does not reach the set target and has an impact on Serang Regency Local Revenue so that data collection activities, especially in field monitoring, should be accompanied by representatives from the Environmental Agency Serang Regency so that the data collection will be more effective. Keywords: Tax Collection, Groundwater Tax, Local Revenue | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Tax Collection, Groundwater Tax, Local Revenue Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Mr Dimas Ifdar Muslim | |||||||||
Date Deposited: | 29 May 2023 15:20 | |||||||||
Last Modified: | 29 May 2023 15:20 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/24956 |
Actions (login required)
View Item |