Raudhatul Jannah, Siti (2018) IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI SUNGAI CIRARAB KABUPATEN TANGERANG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI SUNGAI CIRARAB KABUPATEN TANGERANG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Berdasarkan Pasal 28 h angka 1 Undang- Undang 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seiring dengan berkembangnya pembangunan dan teknologi, perusakan dan pencemaran tidak dapat dihindari. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu pencemaran air terdapat di sungai ciraran Kabupaten Tangerang yang sudah mulai mengalami pencemaran sejak tahun 1996. Pengendalian pencemaran air yang berada di dalam lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam hal melindungi lingkungan hidup terutama dalam hal pengawasan, pemantauan, pengendalian baku mutu air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pengendalian pencemaran air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah yang kini telah berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dilakukan dengan membentuk kebijakan dengan melakukan a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air; b. penetapan daya tampung beban pencemaran air; c. penetapan baku mutu air limbah; d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air; e. perizinan; f. pemantauan kualitas air; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. penyediaan informasi. Kendala yang di hadapi terdapat dua bagian yaitu eksternal dan internal yaitu dimana pemerintah daerah kekurangan sumber daya manusia, kurangnya prasarana, sanksi yang tidak tegas dan kesadaran masyarakat Kabupaten Tangerang terhdapat pentingnya kelestarian lingkungan
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Berdasarkan Pasal 28 h angka 1 Undang- Undang 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seiring dengan berkembangnya pembangunan dan teknologi, perusakan dan pencemaran tidak dapat dihindari. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu pencemaran air terdapat di sungai ciraran Kabupaten Tangerang yang sudah mulai mengalami pencemaran sejak tahun 1996. Pengendalian pencemaran air yang berada di dalam lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam hal melindungi lingkungan hidup terutama dalam hal pengawasan, pemantauan, pengendalian baku mutu air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pengendalian pencemaran air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah yang kini telah berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dilakukan dengan membentuk kebijakan dengan melakukan a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air; b. penetapan daya tampung beban pencemaran air; c. penetapan baku mutu air limbah; d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air; e. perizinan; f. pemantauan kualitas air; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. penyediaan informasi. Kendala yang di hadapi terdapat dua bagian yaitu eksternal dan internal yaitu dimana pemerintah daerah kekurangan sumber daya manusia, kurangnya prasarana, sanksi yang tidak tegas dan kesadaran masyarakat Kabupaten Tangerang terhdapat pentingnya kelestarian lingkungan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 09 Oct 2021 00:44 | |||||||||
| Last Modified: | 09 Oct 2021 00:44 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2453 |
Actions (login required)
 |
View Item |