Situmeang, Frengky (2018) IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI KE SINGAPURA (Studi Kasus Pada Penangkapan Gayus Tambunan). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI KE SINGAPURA (Studi Kasus Pada Penangkapan Gayus Tambunan).PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Corruption in Indonesia is widespread in society. The expansion development continues to increas from year to year, Increasing uncontrolled corruption will bring disaster to the life of the national economy but also in the life of nation and state in general. The increasingly widespread corruption crime today it is considered necessary to regulate the crime of corruption, considering of characteristic of corruption which is extraordinary crime. The state’s effort to eradicating corruption have been committed for a long time, it can be proven with the efforts of the states to forming national legal instrument in terms of eradicating corruption crime. But in reality, the use of national legal instruments that have been taken by a country in eradicating corruption crimes has not been able to eradicate or reduce the number of growing corruption crines. Type of researchthat used is the normative juridicial approach with the approach of legal principles which is descriptive analytical. Type of data that used is secondary data, that include the legal primary materials, secondary materials, and tertiary materials which obtained by library research and field research. Data analysis used qualitative data analysis. Based on the research results can be concluded that first, Second, Mutual Legal Assistance can be done on the basis of good relationships based in the principle of reciprocity and assistance gained from Interpol is one form of assistance from Mutual Legal Assistance under the law number 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Semakin maraknya kejahatan korupsi dewasa ini, maka dianggap perlu adanya pengaturan terhadap kejahatan korupsi, mengingat sifat dari kejahatan korupsi yang merupakan extraordinary crime. Upaya negara dalam memerangi kejahatan korupsi sudah dilakukan sejak lama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan upaya dari negara membentuk instrumen hukum nasional dalam hal pemberantasan kejahatan korupsi. Tetapi dalam kenyataannya, penggunaan instrumen hukum nasional yang selama ini ditempuh oleh suatu negara dalam pemberantasan kejahatan korupsi, belum mampu untuk memberantas ataupun mengurangi jumlah dari kejahatan korupsi yang semakin berkembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder data primer dan data tersier yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustkaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, Kedudukan Hukum Mutual Legal Assistance dalam sistem hukum di Indonesia adalah ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003 pada tanggal 20 Maret 2006 dan membuat Undang-Undang yang bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kedua, bantuan Mutual Legal Assistance dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas dan bantuan yang diperolah dari INTERPOL merupakan salah satu bentuk bantuan dari bantuan Mutual Legal Assistance menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 08 Oct 2021 23:33 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Oct 2021 23:33 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2451 |
Actions (login required)
 |
View Item |