Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG TANGGAP BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PNBdg)

Imaduddin, Imaduddin (2023) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG TANGGAP BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PNBdg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
IMADUDDIN_1111170176_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (650kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (341kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (208kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (215kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (193kB)
[img] Text
IMADUDDIN_1111170176_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The criminal act of corruption in the procurement of goods in response to the Covid-19 pandemic in West Bandung Regency in 2020 with the defendant Aa Umbara Sutisna as the regent of West Bandung who deliberately involved himself in the procurement of goods and services and was the recipient of gratuities and the defendant M. Totoh Gunawan as the businessman who gave the gratuity . Both were charged with using article 12 letter i of the Corruption Eradication Act, Aa Umbara Sutisna by the Bandung District Court was found proven and guilty, while M. Totoh Gunawan was found not guilty and acquitted on the grounds that the indictment of article 12 letter i was not in accordance with the status M. Totoh Gunawan who is an entrepreneur, while the legal subject in Article 12 letter i must be a civil servant or state administrator. Even though it was very clear and proven in the facts of the trial that M. Totoh Gunawan had committed a criminal act of corruption in the form of gratification, why did the judge not consider the legal facts and chose to release the defendant only because the indictment article did not match the status of the accused. Due to the discrepancy between Das Sollen and Das Sein, the identification of problems emerged; how is the juridical review of the acquittal (vrijspraak) on the case of corruption in the procurement of goods in response to the Covid-19 pandemic in West Bandung Regency in decision number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg according to progressive law?, and how is the decision implemented outside the indictment according to the basic legal value in the decision of a criminal case?. This study uses progressive legal theory and basic legal values. The research method uses normative juridical, with descriptive analytical research type, and the data source used is secondary data.The results of this study state that, firstly, based on progressive legal theory with legal breakthroughs (rule breaking) the judge can decide this case, not only Aa Umbara Sutisna is sentenced, but M. Totoh Gunawan as the gratuity giver can be found guilty. Second, based on basic legal values (certainty, expediency, fairness) if the case is clear that a criminal act of corruption has occurred, the judge can make a legal breakthrough (rule breaking) by deciding the case outsidethe indictment.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMohas, Muhyi196109212000121001
Thesis advisorFathurokhman, Ferry198102152006041001
Additional Information: Tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 dengan terdakwa Aa Umbara Sutisna selaku bupati Bandung barat yang sengaja melibatkan diri dalam pengadaan barang dan jasa dan penerima gratifikasi dan terdakwa M. Totoh Gunawan selaku pengusaha yang memberi gratifikasi. Keduanya didakwa menggunakan pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aa Umbara Sutisna oleh Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan terbukti dan bersalah, sementara M. Totoh Gunawan dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas dengan alasan dakwaan pasal 12 huruf i tersebut tidak sesuai dengan status M. Totoh Gunawan yang seorang pengusaha, sementara subjek hukum dalam pasal 12 huruf i tersebut haruslah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Padahal sudah sangat jelas dan terbukti dalam fakta persidangan bahwa M. Totoh Gunawan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, namun kenapa hakim tidak mempertibangkan fakta hukum tersebut dan memilih membebaskan terdakwa hanya karena pasal dakwaan tidak sesuai dengan status terdakwa. Atas ketidaksesuaian antara Das Sollen dengan Das Sein inilah maka muncul identifikasi masalah; bagaimana tinjauan yuridis putusan bebas (vrijspraak) terhadap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat pada putusan nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menurut hukum progresif?, dan bagaimana penerapan putusan di luar dakwaan menurut nilai dasar hukum dalam putusan perkara pidana?. Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif dan nilai dasar hukum. Metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, berdasarkan teori hukum progresif dengan terobosan hukum (rule breaking) hakim bisa memutus perkara ini bukan hanya Aa Umbara Sutisna saja yang divonis, namun M. Totoh Gunawan selaku pemberi gratifikasi bisa dinyatakan bersalah. Kedua, berdasarkan nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, keadilan) jika perkaranya jelas terang-benderang bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi hakim bisa melakukan terobosan hukum (rule breaking) dengan memutus perkara tersebut di luar dakwaan.
Uncontrolled Keywords: Keywords: Corruption Crime, Procurement of Disaster Response Goods, Covid19 Pandemic, Progressive Law, Basic Legal Values Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang Tanggap Bencana, Pandemi Covid-19, Hukum Progresif, Nilai Dasar Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Imaduddin
Date Deposited: 24 May 2023 08:58
Last Modified: 24 May 2023 08:58
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/24337

Actions (login required)

View Item View Item