Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon

Hikmiyah, Mitha Miftahul and Stiawati, Titi and Handayani, Riny (2012) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img]
Preview
Text (Skripsi Prodi ANE - MITHA MIFTAHUL HIKMIYAH - 2012)
Skripsi Prodi ANE - MITHA MIFTAHUL HIKMIYAH - 2012.pdf - Published Version

Download (9MB) | Preview

Abstract

Mitha Miftahul Hikmiyah. NIM. 080388. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Pembimbing II Riny Handayani, S.Si., M.Si Kata kunci : Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Implementasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon, diantaranya kurangnya jumlah personil Satpol PP, komunikasi yang dilakukan hanya bersifat persuasif, kurangnya anggaran untuk kegiatan penertiban, dan adanya lempar tanggung jawab antara stakeholders terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi menurut George Edward III meliputi Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi (sikap), dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon masih belum berjalan dengan maksimal. Saran dari peneliti adalah memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan cara koordinasi, komunikasi persuasif perlu diimbangi dengan komunikasi preventif dan represif, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi personil Satpol PP disesuaikan dengan anggaran, koordinasi antar stakeholders pihak terkait, dan revisi Perda hiburan.

Item Type: Thesis (Lainnya)
Additional Information: ABSTRACT: Mitha Miftahul Hikmiyah. NIM. 080388. The Role of Pamong Praja Police in Implementation By Law District No 2, 2003 about Permit of Entertainment amusement in Cilegon. Public Administration Department. Politics and Social Faculty. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Advisor II Riny Handayani, S.Si., M.Si. Keyword : The role, Pamong Praja Police, Implementation. The research is back grounded by a few problems of The Role of Police of Pamong Praja Police in Implementation By Law District No 2, 2003 about Permit of Entertainment amusement in Cilegon. They are lack of the number of personnel Pamong Praja Police, Communication is persuasive by Pamong Praja Police, lack of budget of activity by of publisher, and proven by shit of responsibility between stakholders they are. The research based on descriptvive method with qualitative approach. This research used theories Implementation by George Edward III there are Resource, Communication, Disposition (attitude), and Structure Bureaucracy. The technique collecting data is taken through nterview, documentation study and observation. The technique of analyse data used interaktif analyse of Miles and of Huberman. The result of research shows the Role Set Of Police of Pamong District public service in Implementation By Law Of Number 2 Year 2003 about Permit of Entertainment amusement in Cilegon still not yet walked maximally. Suggestion of researcher is to maximize the amount of existing personnel by coordination, communications of persuasif require to make balance to with communications of preventif and of represif, improving training and education to personnel of Satpol PP adapted for by budget, coordinate between related parties stakeholders, and revise Perda entertainment amusement.
Subjects: H Social Sciences > Public Administration
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 02 Jul 2013 04:18
Last Modified: 02 Jul 2013 04:18
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/243

Actions (login required)

View Item View Item